Cegah Bullying, Kemenkes Wajibkan Pendaftaran Grup Komunikasi PPDS

MPN Indonesia 29 Oktober 2024 - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan pendaftaran grup komunikasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah tindakan bullying yang kerap terjadi dalam komunikasi antarpeserta didik, terutama di platform pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram.

SE tersebut dikeluarkan pada Jumat (25/10) dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Azhar Jaya.

SE Berdasarkan Instruksi Menteri Kesehatan

Surat Edaran ini bernomor TK.02.04/D/45679/2024 dan merujuk pada Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023.

Instruksi ini berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan bullying di lingkungan rumah sakit pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenkes.

Melalui SE ini, Kemenkes berupaya mengurangi angka kejadian bullying dalam PPDS dengan cara memantau komunikasi peserta didik melalui grup resmi yang terdaftar.

Menurut Aji, perwakilan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat (Rokomyanmas) Kemenkes, kebijakan ini merupakan langkah preventif untuk menekan tindakan bullying di grup komunikasi peserta PPDS.

“Tujuan SE ini adalah mencegah adanya tindak bullying atau perundungan yang terjadi kepada peserta PPDS, terutama di grup-grup WA, Telegram, dan lainnya,” jelas Aji pada (27/10).

Grup Komunikasi yang Wajib Terdaftar

Kewajiban pendaftaran grup ini berlaku untuk grup komunikasi yang digunakan secara resmi dalam kegiatan PPDS, termasuk grup yang berfungsi untuk menyebarkan informasi, memberikan arahan, menyusun jadwal jaga, hingga koordinasi pengelolaan pasien.

Aji menekankan bahwa grup-grup yang tidak terkait dengan kegiatan PPDS tidak diwajibkan untuk terdaftar, sehingga privasi peserta didik dan tenaga pengajar tetap terjaga.

“Kemenkes tidak bermaksud mengganggu ranah privat peserta atau tenaga pendidik. Grup yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan PPDS tidak perlu didaftarkan,” kata Aji lebih lanjut.

Namun, meski grup nonPPDS tidak perlu didaftarkan, Kemenkes akan tetap bertindak tegas jika ada bullying di dalamnya.

Jika ditemukan bukti tindakan bullying yang berkaitan dengan kegiatan PPDS dalam grup tersebut, sanksi akan dikenakan pada pihak yang terlibat.

Empat Poin Penting dalam SE

Surat Edaran ini mencakup beberapa poin penting untuk mengatur komunikasi dalam program PPDS, sebagai berikut:

1. Pendaftaran Grup Komunikasi Resmi: Setiap grup WhatsApp, Telegram, atau platform pesan lainnya yang digunakan untuk komunikasi resmi kegiatan PPDS wajib didaftarkan.

2. Penggunaan Grup Sesuai Kegiatan PPDS: Grup yang didaftarkan hanya untuk kegiatan yang relevan dengan program PPDS, seperti pengelolaan jadwal, koordinasi tugas, atau penyebaran informasi terkait PPDS.

3. Privasi Peserta Tetap Terjaga: Grup-grup yang tidak terkait langsung dengan kegiatan PPDS tidak perlu didaftarkan, sehingga peserta didik dan tenaga pengajar tetap dapat menjaga ruang privat mereka.

4. Sanksi bagi Pelanggar: Jika ditemukan adanya bullying di grup yang terdaftar maupun tidak terdaftar, Kemenkes akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Upaya Pencegahan Bullying dalam Dunia Pendidikan Kedokteran

Bullying di kalangan peserta PPDS bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan kedokteran.

Beberapa kasus kriminal yang pernah mencuat menunjukkan bahwa perundungan dalam lingkungan pendidikan kedokteran dapat berdampak buruk pada kesehatan mental peserta didik, bahkan berpotensi menyebabkan depresi hingga tindakan yang lebih serius.

Dengan kebijakan ini, Kemenkes berharap dapat menekan angka kejadian tersebut dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi peserta didik.