Deretan Menteri yang Tak Hadir Upacara HUT RI, Sebagian Fokus Urus Bencana di NTT

MPN Indonesia 18 Agustus 2026 - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tidak hadir upacara HUT RI ke-81 di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/8).

Mereka ditugaskan Presiden Prabowo Subianto mengikuti upacara di berbagai daerah, terutama Nusa Tenggara Timur (NTT), sambil memastikan penanganan gempa bumi berjalan.

Pemerintah sampaikan duka kepada masyarakat terdampak dan menyatakan penanganan bencana tetap menjadi prioritas.

“Di tengah-tengah kita merayakan kemerdekaan, tentu saja di satu sisi kita tetap harus memastikan, bahwa saudara-saudara kita yang kemarin pernah bencana itu semua tertangani dengan sebaik-baiknya,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dari keterangan resmi.

Pejabat yang bertugas di NTT, yaitu:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
2. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
3. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
4. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.
5. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan pimpin upacara peringatan kemerdekaan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penugasan Menteri untuk Penanganan Gempa NTT

Menko PMK Pratikno mengatakan, para anggota kabinet dibagi ke sejumlah daerah agar dapat mengawal persoalan sesuai tugas masing-masing.

Pernyataan itu disampaikan setelah rapat koordinasi penanganan gempa NTT di Kantor Bupati Manggarai Barat pada Minggu (16/8).

Rapat dihadiri pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur kepolisian.

Ia mengatakan, pembagian tugas dilakukan agar pemerintah pusat dapat mengawal berbagai persoalan di daerah secara langsung meski berada di lokasi berbeda.

Penanganan Bencana Tetap Berjalan di Tengah HUT RI

Gempa bermagnitudo 7,7 guncang Pulau Flores pada Sabtu (15/8).

Gempa tersebut tewaskan lebih dari 50 orang serta sebabkan kerusakan pada permukiman, infrastruktur, sarana, dan prasarana.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 hari, mulai 15 hingga 28 Agustus 2026.

Pada prioritaskan pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan penyediaan tempat pengungsian.

Tidak hanya itu, pemulihan akses transportasi, perbaikan infrastruktur terdampak, dan distribusi bantuan melalui posko nasional dan daerah, turut jadi bagian prioritas.

Penanganan dilakukan secara terpadu, libatkan Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, TNI-Polri, lembaga terkait, dunia usaha, serta masyarakat.

“Dan kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi kita juga berusaha untuk membangun lebih baik di pasapungan, sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam mengalami bencana,” ujar Pratikno pada keterangan resmi.

(AKM/NID/RAD)