Dedi Mulyadi Beri Kursi VIP untuk Petani hingga Ojol saat Upacara HUT RI

MPN Indonesia 19 Agustus 2026 - Dedi Mulyadi berikan kursi VIP kepada petani, nelayan, driver ojol, kuli bangunan, dan petugas kebersihan pada upacara HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Jawa Barat, Senin (17/8).

Kebijakan itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Peringatan upacara 17 Agustus tahun ini berlangsung berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

Area yang biasanya ditempati tamu kehormatan justru diisi masyarakat dari berbagai profesi yang sehari-hari bekerja melayani kebutuhan publik.

Dedi Mulyadi Tempatkan Petani dan Driver Ojol di Area VIP

Pada sambutannya, Dedi Mulyadi sampaikan apresiasi kepada para peserta yang hadir dari berbagai latar belakang pekerjaan.

“Para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Para perwira tinggi tinggi TNI-Polri yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip MPN Indonesia dari YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, pada Rabu (19/8).

Ia mengungkapkan, permohonan maaf kepada jajaran petinggi tersebut karena berada di bagian depan area upacara.

Dedi Mulyadi kembali mengapresiasi profesi yang kerap berdesikasi di Jawa Barat.

“Hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat, yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang,” katanya.

Upacara HUT RI Disertai Permohonan Maaf kepada Warga Jawa Barat

Di tengah pelaksanaan upacara HUT RI, Dedi Mulyadi sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat.

“81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat,” ucapnya.

Salah satu persoalan yang disampaikan ialah akses listrik bagi masyarakat.

Saat mulai menjabat pada 2025, menurut Dedi, terdapat lebih dari 500.000 warga Jawa Barat yang belum memperoleh akses listrik.

Jumlah tersebut kini disebut berkurang menjadi sekitar 80.000 warga.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat targetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan pada 2027.

“Seluruh ironi itu harus kita selesaikan secara bersama, dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga,” katanya.

Dedi Mulyadi Soroti Layanan Dasar Masyarakat

Selain persoalan listrik, Dedi Mulyadi tegaskan pemerintah harus pastikan masyarakat memperoleh layanan dasar secara adil.

“Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan,” tegasnya.

Menurut Dedi, pembangunan kesejahteraan masyarakat perlu kerja bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, serta seluruh instansi vertikal.

(AKM/NID/RAD)