Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Singgung Studi Banding untuk Pengentasan Kemiskinan ke Australia Tak Tepat Sasaran

Presiden Prabowo Subianto mengkritik studi banding ke Australia dalam konteks pengentasan kemiskinan. Ia juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran.

Actress 1299250

Published

on

Presiden Prabowo Singgung Studi Banding Untuk Pengentasan Kemiskinan Ke Australia Tak Tepat Sasaran
Presiden Prabowo Singgung Studi Banding untuk Pengentasan Kemiskinan ke Australia Tak Tepat Sasaran. Gambar: YouTube/Sekretariat Presiden

MPN Indonesia 11 Februari 2025 - Presiden Prabowo Subianto menyoroti pelaksanaan studi banding yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai pemerintah, terutama yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam pernyataannya pada acara pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2), ia mempertanyakan relevansi studi banding ke Australia dalam konteks kemiskinan.

Menurut Prabowo, Australia merupakan salah satu dari sepuluh negara terkaya di dunia, sehingga tidak tepat dijadikan tujuan belajar dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Studi banding-studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?” ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga mengkritisi kegiatan studi banding ke luar negeri dengan alasan mempelajari sistem Pramuka.

Ia mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut dan mengaitkannya dengan upaya efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.

Efisiensi Anggaran dan Pembatasan Perjalanan Dinas

Dalam kebijakan efisiensi anggaran, Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah.

Ia menyatakan bahwa perjalanan ke luar negeri harus memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan kepentingan negara.

“Karena itu, perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu,” tegasnya.

Menurutnya, perjalanan dinas hanya diperbolehkan jika benar-benar memiliki tugas resmi atas nama negara. Namun, ia mengingatkan agar penugasan ke luar negeri tidak dijadikan alasan untuk sekadar melakukan kunjungan yang tidak esensial.

Baca Juga:  Prabowo Tetapkan 4 Pulau Masuk Wilayah Aceh, Akhiri Sengketa dengan Sumut

“Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” lanjutnya.

Kritik terhadap Diskusi Berlebihan dan Fokus pada Aksi Nyata

Selain menyoroti studi banding dan perjalanan dinas, Prabowo Subianto juga mengkritisi maraknya forum diskusi, termasuk Forum Group Discussion (FGD).

Ia menilai bahwa diskusi yang berlebihan tidak akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan solusi konkret.

“Cukup seminar cukup kajian-kajian cukup, apa itu FGD, forum group discussion, forum group discussion, mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut bantu rakyat, yang lapar cari makan, sekolahnya rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki,” jelasnya.

Menurutnya, dibandingkan menghabiskan waktu untuk diskusi, pemerintah seharusnya lebih fokus pada tindakan nyata seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan atas Kunjungan Luar Negeri Presiden

Menanggapi kritik terhadap kunjungan luar negerinya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap perjalanannya memiliki tujuan strategis.

Ia menyatakan bahwa sebagai kepala negara, dirinya memiliki kewajiban untuk menghadiri konferensi internasional yang penting bagi kepentingan bangsa.

“Loh presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai Kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting,” ungkapnya.

Prabowo menegaskan bahwa setiap kunjungannya bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasional dan membangun hubungan diplomatik dengan negara lain.

Dengan adanya kritik terhadap studi banding dan perjalanan dinas, Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran.

Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar bermanfaat bagi rakyat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Trending