Prabowo Ajak Partai KIM Plus untuk Bergabung dalam Koalisi Permanen Sampai 2029

MPN Indonesia 15 Februari 2025 - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusulkan agar Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintahannya hingga 2029.

Usulan ini disampaikan dalam acara silaturahmi KIM Plus yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyambut baik gagasan ini dan menilai bahwa koalisi permanen dapat memperkuat pemerintahan serta mempercepat pembangunan.

“Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Beliau menekankan persatuan sebagai kunci utama pemerintahan. PKB tentu menyambut baik ini karena bisa memperkuat dan mempercepat pembangunan,” ujar Muhaimin.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman, juga membenarkan bahwa Prabowo meminta KIM Plus tetap solid hingga akhir periode kepemimpinannya.

“Ya, lanjut terus dan selama-lamanya,” kata Raja Juli Antoni.

Benny Harman menambahkan, “Ya, Presiden meminta itu.”

Komposisi KIM Plus dan Tokoh yang Hadir

Silaturahmi KIM Plus dihadiri oleh ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi serta beberapa kepala daerah terpilih.

Sejumlah elite partai mulai berdatangan sejak siang, menyebabkan antrean kendaraan di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju Hambalang.

KIM Plus mencakup partai-partai yang mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, serta beberapa partai lain yang kini menyatakan dukungan terhadap pemerintahan baru.

Partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus meliputi:

1. Partai Gerindra
2. Partai Golkar
3. Partai Amanat Nasional (PAN)
4. Partai Demokrat
5. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
6. Partai NasDem
7. PKB
8. PKS
9. Partai Bulan Bintang (PBB)
10. Partai Gelora
11. Partai PRIMA

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain: Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Pertemuan berlangsung selama kurang lebih dua jam dan berakhir pada pukul 17.00 WIB.

Stabilitas Pemerintahan dan Kabinet Merah Putih

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa acara silaturahmi ini merupakan bentuk apresiasi Prabowo Subianto kepada partai-partai koalisi atas kerja sama yang telah terjalin hingga kini.

“Pak Prabowo hanya mengucapkan terima kasih atas perjuangan selama ini dan kerja sama hingga 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Dasco.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan terkait reshuffle kabinet.

Menurutnya, Prabowo lebih menekankan pentingnya persatuan dalam membangun Indonesia.

“Prinsipnya, beliau mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu demi kemakmuran rakyat,” ungkap Andi.

Selain itu, Andi juga menyampaikan bahwa seluruh partai dalam Kabinet Merah Putih sepakat untuk menerapkan efisiensi dalam pemerintahan.

“Efisiensi dalam rangka penghematan dilakukan dengan memangkas hal-hal yang tidak perlu. Semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih setuju dengan hal ini,” tandasnya.

PKB dan Dinamika Koalisi

Cak Imin menegaskan bahwa PKB menyambut baik gagasan koalisi permanen ini.

“Ya sampai kapan pun, namanya permanen,” ungkao Cak Imin.

Lebih lanjut, PKB juga berencana menindaklanjuti kebersamaan dengan Gerindra dalam berbagai momen politik mendatang, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sementara itu, dalam konteks politik sebelumnya, PKB dan Prabowo Subianto berada dalam koalisi yang berbeda pada Pilpres 2024.

Cak Imin bahkan sempat menyatakan rasa deg-degan saat Partai Golkar dan PAN memutuskan mendukung Prabowo.

Namun, setelah hasil Pilpres, PKB kini dipastikan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menepis anggapan bahwa langkah PKB bergabung dengan koalisi pemerintahan merupakan sinyal adanya keretakan dalam KIM.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menegaskan bahwa sebelum Pemilu 2024, mereka telah berada dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Golkar dan PAN.