Akses Internet Kini Semudah Sentuhan, Tapi Hak Digital Warganet Kian Terancam

MPN Indonesia 2 Juni 2025 - Meningkatnya penggunaan smartphone sebagai sarana utama mengakses internet di Indonesia memunculkan kekhawatiran baru terhadap keamanan dan hak digital warganet.

Menurut Kepala Divisi Keamanan Digital SAFEnet, Daeng Ipul, kemudahan ini tidak sepenuhnya berdampak positif karena dibarengi dengan meningkatnya risiko pelanggaran kebebasan berekspresi dan privasi data.

“Pemantauan SAFEnet menunjukkan dalam beberapa situasi politis, warganet Indonesia kerap menjadi korban pelanggaran hak digital, baik dari sisi kebebasan berekspresi maupun dari sisi keamanan digital,” ungkap Daeng Ipul kepada MPN Indonesia dalam pesan singkat, pada Jumat (30/5).

Minimnya Literasi Digital Jadi Celah Kerentanan

Penggunaan gadget yang masif tidak diimbangi dengan pemahaman yang cukup tentang perlindungan digital.

Banyak pengguna menjadi korban penipuan, ujaran kebencian, hingga pembatasan akses informasi.

“Kesenjangan ini menciptakan celah yang kadang justru jadi bumerang bagi warganet kita,” kata Daeng Ipul.

Ketimpangan Akses dan Hambatan di Daerah

Tidak hanya soal keamanan pribadi, ketimpangan akses dan literasi digital di daerah juga memperbesar risiko pelanggaran hak digital.

“Peningkatan aksesibilitas ini masih menunjukkan adanya ketimpangan, utamanya di daerah yang masih kesulitan mengakses internet,” jelas Daeng Ipul.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan pemerataan akses maupun pendidikan digital yang memadai.

Pemerintah Dinilai Belum Serius Lindungi Hak Digital

Ketimpangan akses internet dan lemahnya regulasi menjadi tantangan besar dalam menjamin hak digital masyarakat.

Daeng Ipul menilai belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi hal ini.

“Semakin tingginya ketergantungan pada teknologi digital dikhawatirkan akan semakin memperburuk situasi pemenuhan hak digital di Indonesia bila pemerintah tidak serius memenuhi hak digital warganya atau mendengarkan partisipasi publik dalam membuat regulasi,” tegas Daeng Ipul.

Tanpa perlindungan yang kuat dan inklusif, keterhubungan lewat teknologi justru bisa menjadi ancaman terhadap kebebasan dan hak digital masyarakat Indonesia.

(AKM/NID/RAD)