Pemerintah Salurkan Bantuan Beras untuk 18,3 Juta Warga, Tiap Penerima Dapat 10 Kg Selama Dua Bulan

MPN Indonesia 4 Juni 2025 - Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 18,3 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama dua bulan berturut-turut, yakni Juni dan Juli 2025.

Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan sebagai bagian dari program stimulus ekonomi nasional untuk mendukung daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa program ini hasil instruksi langsung Presiden pada Senin (2/6).

“Kemarin sore tanggal 2 Juni, Bapak Presiden memerintahkan kita untuk memberikan stimulus ekonomi. Ada beberapa paket, salah satunya adalah bantuan pangan beras. Bantuan ini diberikan kepada 18,3 juta PBP, masing-masing 10 kilogram selama 2 bulan. Tapi angka sementara di 16,5 juta,” jelas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, dikutip MPN Indonesia melalui laman Badan Pangan Nasional, Rabu (4/6).

Mekanisme Penyaluran dan Wilayah Prioritas

Penyaluran bantuan dilakukan secara selektif berdasarkan data validasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hingga kini, sebanyak 16,5 juta penerima telah diverifikasi dari target 18,3 juta PBP.

“Jangan sampai bantuan ini diberikan tapi harga gabah di tingkat petani malah jatuh, sehingga bantuan pangan ini nanti akan selektif,” tambah Arief.

Wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, akan menerima bantuan secara sekaligus untuk dua bulan dalam satu kali pengiriman.

“Bagi daerah-daerah tertentu seperti Papua, Maluku, dan NTT itu one shoot. Jadi Juni–Juli ini kemungkinan di akhir, itu satu kali pengiriman untuk alokasi 2 bulan,” kata Arief.

Distribusi bantuan pangan dilakukan oleh Perum Bulog yang telah mempersiapkan kemasan beras masing-masing 10 kilogram. Arief menegaskan pentingnya kualitas beras yang diterima masyarakat.

“Berasnya juga harus yang kondisinya baik. Tidak boleh ada beras jelek yang di-deliver ke masyarakat. Harus zero complain, walaupun itu sulit,” tegasnya.

Pengawasan dan Upaya Menjaga Harga Gabah

Bapanas bersama Kementerian Pertanian sepakat untuk menjaga agar penyaluran subsidi pemerintah ini tidak menurunkan harga gabah di tingkat petani.

“Kami pun dengan Pak Mentan sudah bersepakat agar menjaga harga gabah petani tidak sampai jatuh. Namun masyarakat yang layak dibantu juga tetap dapat bantuan,” terang Arief.

Program ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kita menggunakan data DTSEN. Ini tentunya dari teman-teman dari Bappenas, BPS bersama Kementerian Sosial dengan koordinasi dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenko Perekonomian,” tuturnya.

Dalam pengawasan distribusi, Badan Pangan Nasional melibatkan Satgas Pangan Polri dan Satgas Pangan daerah untuk memastikan bantuan tersalurkan sampai penerima secara akurat.

“Jadi Satgas Pangan kemudian Satgas Pangan daerah itu juga nanti akan membantu pengawasan. Jadi bisa sampai by name by address,” imbuhnya.

Harapan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025

Program bantuan pangan ini juga diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2025.

“Semoga bantuan pangan ini memang betul-betul bisa membantu masyarakat luas. Kemudian program stimulus ekonomi bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kuartal dua ini,” pungkasnya.

Ia menambahkan, target pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat melampaui angka inflasi nasional yang saat ini sekitar 1,6 persen.

(AKM/NID/RAD)