Bantuan Beras Sasar Daerah Harga Tinggi, Papua dan Maluku Jadi Prioritas

Maluku, MPN Indonesia 9 Juni 2025 - Pemerintah akan segera menyalurkan bantuan beras ke sejumlah daerah yang mengalami lonjakan harga, dengan Papua dan Maluku sebagai wilayah prioritas.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa program ini ditujukan untuk menekan harga beras yang terus naik di wilayah tertentu.

“Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu,” ujar Arief kepada wartawan saat kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Kamis (5/6).

Harga Melewati Batas HET

Berdasarkan data Panel Harga Pangan NFA per 5 Juni 2025 yang dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Bapanas, harga beras medium di Zona III (Maluku dan Papua) tercatat sebesar Rp16.904 per kilogram atau 25,21% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara itu, harga beras premium mencapai Rp18.157 per kilogram, atau 14,92% di atas HET.

Bantuan untuk 18,3 Juta Penerima

Program bantuan beras ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang disetujui Presiden Prabowo dan ditargetkan untuk 18,3 juta penerima. Saat ini, jumlah penerima yang telah diverifikasi mencapai 16,5 juta orang.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menyetujui berbagai program stimulus ekonomi yang salah satunya adalah bantuan pangan beras. Bantuan buat 18,3 juta penerima. Sampai rapat kemarin di Istana, jumlah penerima yang telah terverifikasi 16,5 juta,” kata Arief.

Pengajuan Anggaran Hingga Rp5 Triliun

Untuk mendukung program ini, NFA mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan sebesar Rp4,6 hingga Rp5 triliun.

Besaran anggaran akan disesuaikan dengan jumlah penerima yang telah diverifikasi.

“Kita tunggu proses verifikasinya, namun paralel Badan Pangan Nasional sedang ajukan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk bantuan pangan beras ini. Kurang lebih anggarannya sekitar Rp4,6 sampai Rp5 triliun, tergantung nanti penerimanya,” tambah Arief.

Jadwal Distribusi Dimulai Juni

Distribusi bantuan beras direncanakan mulai berlangsung pada minggu ketiga atau keempat Juni dan berlanjut hingga Juli 2025.

Prioritas tetap diberikan pada daerah dengan kenaikan harga tertinggi, termasuk Papua, Maluku, dan wilayah Indonesia Timur lainnya.

“Berikutnya lagi, tentunya minggu ketiga, keempat Juni, itu harusnya kita sudah mulai sampai Juli,” jelas Arief.

Data Penerima Terus Disempurnakan

Arief menyatakan bahwa proses verifikasi data penerima tahun ini dilakukan lebih ketat dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, karena kita mau semakin akurat. Jadi bukan masalah naik atau turun. Akan tetapi jangan sampai bantuan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted,” tegasnya.

Proses verifikasi saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan difokuskan pada masyarakat rentan yang masuk dalam desil 1 hingga 4.

Sejalan dengan Program SPHP

Program bantuan ini juga diselaraskan dengan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Arief menegaskan bahwa intervensi hanya dilakukan di wilayah yang mengalami kenaikan harga signifikan.

“Bantuan pangan in-line dengan SPHP. Terhadap daerah yang tidak ada kenaikan harga, maka belum perlu,” pungkasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberian bantuan tidak boleh mengganggu harga gabah di tingkat petani.

“Terhadap daerah yang masih ada panen, jangan dikasih SPHP. Nanti tidak pas. Nanti bisa-bisa harga petani malah di bawah Rp6.500,” tutup Arief.

(AKM/NID/RAD)