RI Gelontorkan Rp277 Miliar untuk Timnas di Tengah Efisiensi, Celios: Tak Bijak!

MPN Indonesia 14 Juni 2025 - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp277 miliar dari APBN 2025 untuk mendukung program pengembangan sepak bola nasional, termasuk untuk Timnas Indonesia.

Dalam unggahan resmi DJP di akun Instagram @ditjenpajakri, disebutkan bahwa 73 persen dari dana tersebut bersumber dari pajak.

Anggaran itu digunakan untuk tiga program utama: persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, pelatihan timnas usia muda, serta program kerja asosiasi sepak bola.

“Pajak yang kita bayarkan turut berperan dalam mendukung Garuda Mendunia,” tulis DJP dalam unggahan tersebut, dikutip MPN Indonesia pada Sabtu (14/6).

Celios: Kebijakan yang Tak Bijaksana

Namun, alokasi anggaran besar untuk sektor olahraga ini justru dipertanyakan efektivitas dan urgensinya oleh kalangan ekonom.

Peneliti ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Jaya Darmawan, menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi fiskal saat ini yang sedang mengalami tekanan.

“Kebijakan ini menurut saya tidak bijaksana di tengah adanya pemotongan anggaran. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan austerity, di mana pemotongan anggaran cenderung mengurangi belanja publik, tapi alokasinya tidak selalu kembali ke publik dalam bentuk layanan atau perlindungan sosial,” ujar Jaya saat diwawancarai MPN Indonesia.

Ia mengakui dirinya juga merupakan pencinta sepak bola dan pendukung Timnas. Namun, dalam konteks ekonomi nasional yang sedang menghadapi perlambatan serta pemangkasan berbagai anggaran penting, ia menilai pembiayaan besar untuk Timnas dari APBN adalah langkah yang tidak tepat.

“Bidang olahraga ini dampak positifnya tidak terasa di semua level masyarakat dan cenderung populis,” tegasnya.

Saran Celios

Jaya juga menyoroti ketidaksesuaian anggaran tersebut dengan skala prioritas pemerintah. Ia merujuk pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026, yang menunjukkan bahwa bidang keolahragaan mengalami pemangkasan hingga Rp1.759,7 triliun, menyisakan hanya Rp33 triliun.

“Kalau uang Rp277 miliar diperentukkan hanya untuk pembinaan timnas sepakbola indonesia saja, sedangkan beberapa anggaran pembangunan infrstruktur dasar, pelayanan publik posyandu Program Makanan Tambahan, dll malah mengalami penurunan saya kira perlu dipertimbangkan ulang dan dipikirkan skema pembiyaan lain,” kata Jaya.

Ia pun menyarankan agar pembiayaan pembinaan Timnas tidak sepenuhnya ditanggung APBN, melainkan menggunakan skema pembiayaan alternatif yang lebih efisien dan tidak membebani keuangan negara.

“Karena Timnas ini bukan termasuk program pelayanan publik, kebutuhan dasar, atau perlinsos, saya kira lebih baik menggunakan skema sponsor atau CSR. Dengan pengelolaan yang tepat dan profesional, hal ini akan meringankan beban APBN kita,” tegas Jaya.

(AKM/NID/RAD)