Penggunaan APBN untuk Timnas Disorot, Dinilai Tak Prioritas di Tengah Penghematan

MPN Indonesia 14 Juni 2025 - Di tengah tekanan fiskal dan kebijakan penghematan anggaran, alokasi dana besar dari APBN untuk pembinaan Timnas Indonesia menuai kritik.

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi pendanaan ini, yang dinilai tidak termasuk program prioritas nasional.

Dana Timnas Dinilai Tak Harus dari APBN

Pengamat ekonomi CELIOS, Jaya Darmawan, menyarankan agar pendanaan Timnas tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

Ia menilai pembiayaan seharusnya dialihkan melalui skema lain seperti sponsorship atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Karena Timnas ini bukan termasuk program pelayanan publik, kebutuhan dasar, perlinsos, atau yang mendukung penguatan ekonomi secara struktural, saya kira lebih baik menggunakan pendanaan di luar APBN,” ujar Jaya Darmawan kepada MPN Indonesia dalam pesan singkat pada Kamis (12/6).

Menurutnya, penggunaan dana negara untuk sektor non-esensial seperti sepak bola tidak bijak di tengah keterbatasan anggaran.

“Saya pribadi juga pecinta sepak bola dan mendukung Timnas Indonesia, tapi kalau Timnas harus didanai besar dengan APBN di tengah situasi perlambatan ekonomi dan pemangkasan anggaran, saya rasa tidak bijaksana karena bidang olahraga ini dampak positifnya tidak terasa di semua level masyarakat dan cenderung populis,” jelasnya.

Pembiayaan Alternatif dari Sektor Swasta

Jaya mencontohkan keberhasilan sejumlah negara dalam membiayai olahraga melalui keterlibatan sektor swasta.

Menurutnya, pendekatan ini lebih realistis dan tidak membebani keuangan negara.

“Skema pembiayaan CSR atau sponsorship bisa ditempuh dengan pengelolaan yang tepat dan profesional, akan meringankan beban APBN kita,” tegasnya.

Anggaran Besar di Tengah Pemangkasan

Pemerintah diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp277 miliar untuk pembinaan Timnas Indonesia.

Kebijakan ini dipertanyakan karena dilakukan di saat pemangkasan anggaran besar-besaran sedang berlangsung.

“Kebijakan ini menurut saya tidak bijaksana di tengah adanya pemotongan anggaran,” ungkap Jaya Darmawan.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026, disebutkan bahwa bidang keolahragaan mengalami pemotongan signifikan, dari Rp1.759,7 triliun menjadi hanya Rp33 triliun.

Di sisi lain, sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dasar dan program sosial justru terkena dampak pengurangan anggaran.

Sepak Bola Bukan Program Prioritas

Jaya juga menegaskan bahwa olahraga, termasuk sepak bola, bukan prioritas utama dalam program pemerintah.

“Sepak bola dan bidang olahraga tidak menjadi prioritas pemerintah dalam programnya,” katanya.

Karena itu, ia menilai pendanaan melalui swasta lebih sejalan dengan strategi efisiensi anggaran.

“Dengan pendekatan ini, negara tetap bisa mengapresiasi prestasi olahraga, namun masyarakat tetap mendapat prioritas utama dalam pembiayaan layanan dasar dan sosial,” tutur Jaya Darmawan.

Pentingnya Transparansi Tata Kelola

Agar skema sponsorship berjalan efektif, diperlukan sistem tata kelola yang transparan dan profesional.

Jaya menekankan hal ini sebagai syarat agar model pembiayaan non-APBN dapat diterapkan secara optimal.

“Dengan tata kelola yang transparan dan profesional, sponsorship bisa menjadi solusi agar APBN tetap fokus pada sektor yang benar-benar vital bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui pendekatan ini, prestasi olahraga nasional tetap bisa dikembangkan, tanpa harus mengorbankan dana publik yang dibutuhkan masyarakat luas.

(AKM/NID/RAD)