Seorang Profesor Mundur dari Tim Penulisan Ulang Sejarah usai Diminta Menulis soal Jokowi

MPN Indonesia 17 Juni 2025 - Seorang sejarawan profesor ahli ekonomi kolonial memilih mundur dari tim penulisan ulang buku sejarah nasional setelah diminta menulis tentang Jokowi, khususnya mengenai proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Informasi ini disampaikan oleh Bonnie Triyana, mantan Pemimpin Redaksi Majalah Historia dan anggota DPR Komisi X, dalam diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada 6 Juni lalu.

Menurut Bonnie, profesor yang tak disebutkan namanya itu tidak ingin terlibat dalam penulisan bab mengenai Jokowi karena merasa topik tersebut di luar keahliannya dan belum layak dimasukkan ke dalam buku sejarah.

“Kalau gak salah judul Revolusi Infrastruktur kemudian ada sub bab tentang IKN,” ujar Bonnie.

“Nah prof ini gak mau karena itu bukan keahlian dan dia pun melihat, ya ini kan (Jokowi) baru berhenti jadi presiden, belum ada setahun. IKN pun belum beroperasi apa sudah dianggap sejarah,” imbuhnya.

Akbar Faizal: IKN Perlu Dimasukkan dalam Sejarah?

Mendengar pernyataan itu, host Akbar Faizal pun mempertanyakan siapa yang meminta profesor tersebut untuk menulis tentang IKN dan Jokowi.

Pasalnya, bagaimana mungkin bisa seseorang diminta melakukan hal yang bukan keahliannya. Apalagi, ini menyangkut sejarah Indonesia.

“Ini menjadi krusial, jadi ada seorang sejarawan atau bagian dari tim ini yang dia fokusnya ekonomi kolonial diminta menulis tentang Jokowi,” ujar Akbar.

Akbar pun menambahkan apakah tim penulisan ulang sejarah Indonesia merasa perlu memasukkan bab tentang Jokowi dan IKN, mengingat IKN belum rampung dibangun.

“Apa IKN perlu dimasukkan dalam sejarah?”, tanya Akbar.

“Itu pertanyaan paling krusialnya di situ,” imbuhnya.

Klarifikasi Tim Penulisan Ulang Sejarah

Sementara itu, Tim Penulisan Ulang Sejarah Jajat Burhanuddin yang turut hadir di podcast tersebut menjawab soal pertanyaan Akbar.

Menurutnya IKN digagas Jokowi bersama dengan DPR. Ia pun menegaskan, soal lanjut atau tidaknya persoalan IKN itu merupakan persoalan lain.

“Ini bukan judgement jelek atau gak yak, ini dia menggagas itu bersama DPR juga, lalu kemudian membangun IKN, that’s its. Ada ide ibukota sebenarnya bukan baru sudah lama jadi ditulis sebagai sesuatu program yang pernah dibuat oleh Pak Jokowi,” ucap Jajat.

“Anda jangan merasa ketakutan nanti gak jadi, kita hanya bertugas menuliskan apa program yang sudah ada di Jokowi, itu saja,” tegasnya.

(AKM/NID/RAD)