Warga Lagi-lagi Blokir Akses Jalur ke SMAN 6 Tangsel

Banten, MPN Indonesia 10 Juli 2025 - Akses jalan menuju SMAN 6 dan SMPN 17 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), yang berada di kawasan Perumahan Pamulang Permai I, Kecamatan Pamulang, masih diblokir oleh warga sejak sekitar satu pekan terakhir.

Pemblokiran ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) yang dinilai tidak mengakomodasi hak anak-anak setempat untuk bersekolah di lingkungan tempat tinggal mereka.

Blokade tersebut menyebabkan gerbang utama yang menjadi akses satu-satunya menuju kedua sekolah tersebut digembok dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Warga juga memasang dua spanduk di gerbang yang bertuliskan pesan penutupan akses jalan karena sistem penerimaan siswa yang dianggap mengabaikan hak warga lokal. Dalam spanduk tersebut tertulis pernyataan dari RW 10.

“Mohon maaf atas ketidak nyamanannya. Penutupan jalan sementara. Akses ini ditutup karena sistem penerimaan siswa mengabaikan hak anak-anak kami bersekolah di lingkungan sendiri,” bunyi spanduk tersebut, dikutip MPN Indonesia, Kamis (10/7).

Tanggapan Pihak Terkait dan Upaya Mediasi

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni, mengatakan bahwa pemblokiran ini merupakan bentuk aspirasi warga.

Ia juga mengatakan bahwa aksi protes ini tidak mengganggu proses pembelajaran karena sekolah sedang libur dan belum ada kegiatan belajar mengajar.

“Kebetulan kan lagi libur tidak ada pembelajaran. Tidak ada kegiatan belajar dan belajar. Memang saat ini hanya sedang dalam proses SPMB. Ini juga kan online. Sementara ini tidak mengganggu proses ajar mengajar. Silakan itu mah kewilayahan lah. Wilayah yang penting itu hak masyarakat,” ujar Deden kepada wartawan, Kamis (10/7).

Sementara itu, Camat Pamulang, Mukroni, menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah persuasif untuk menyelesaikan masalah ini.

Ia menekankan pentingnya mengutamakan pendidikan dan akan memfasilitasi mediasi antara warga dengan pihak sekolah.

“Tapi yang jelas kami ya tetap komitmen untuk bersama dengan kepala sekolah, pihak sekolah dengan warga untuk mediasi di kantor kecamatan. Karena memang pendidikan lebih utama daripada kepentingan sekelompok orang gitu,” ucapnya kepada wartawan.

Mukroni juga mengimbau agar warga tidak menutup akses jalan, meskipun aksi damai diperbolehkan. Menurutnya, hak masyarakat luas harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

“Imbauan saya kepada lurah, kepada warga, agar tidak menutup akses jalan. Aksi damai boleh-boleh saja, tidak dilanggar, tidak dilarang. Tetapi dalam kaitan dengan hak masyarakat dan hak masyarakat luas juga lebih penting,” katanya.

Ia menambahkan bahwa jalan tersebut kini merupakan milik pemerintah daerah dan bukan lagi menjadi kepemilikan perorangan meskipun berada di area perumahan.

“Tapi kan memang dalam kondisi saat ini, ya masyarakat punya alasan, akses kapasitas mereka lah, perumahan, mereka beli rumah, gini-gini. Tapi kan itu nggak menjadi alasan kan? Jalan sudah menjadi milik pemda, diserahkan oleh pemda, berarti ya menjadi milik pemda,” katanya.

(AKM/NID/RAD)