Prabowo Marah Soal Beras Oplosan, Rugikan Negara Capai Rp100 Triliun

MPN Indonesia 21 Juli 2025 - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemarahannya terhadap praktik beras oplosan yang merugikan negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato pada Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7).

Menurut Prabowo, praktik beras oplosan adalah pelanggaran serius dalam sistem distribusi pangan nasional.

Modus yang digunakan pelaku adalah menjual beras biasa dengan label premium untuk meraup keuntungan besar.

“Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Presiden RI, Senin (21/7).

Kerugian Rp100 Triliun Per Tahun

Prabowo menegaskan bahwa kerugian negara akibat praktik ini sangat besar, mencapai Rp100 triliun setiap tahun.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Angka tersebut, menurutnya, bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun, Rp100 triliun tiap tahun. Anda bisa bayangkan, Rp100 triliun kita bisa bikin apa. Mungkin kita hilangkan kemiskinan,” kata Prabowo.

Upaya Pemerintah Perkuat Distribusi Pangan

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memaparkan capaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Ia menyebutkan bahwa cadangan beras di gudang pemerintah saat ini mencapai 4,2 juta ton.

“Produksi pangan kita, belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras. Jagung juga produksinya naik 30 persen, beras naik 48 persen. Dan kita akan terus tegakkan,” jelasnya.

Prabowo menegaskan bahwa pengawasan distribusi pangan akan terus diperketat untuk mencegah praktik curang yang merugikan masyarakat.

(AKM/NID/RAD)