Anji Usulkan Revolusi Industri Musik jika LMKN Tak Kunjung Benahi Sistem

MPN Indonesia 26 Agustus 2025 - Anji Manji menyuarakan kritik tajam terhadap pengelolaan royalti musik di Indonesia, dengan menyerukan pembubaran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan pembentukan lembaga baru.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam podcast di kanal YouTube Nanda Persada yang tayang pada Sabtu (23/8).

Mantan vokalis Drive itu menyatakan bahwa permasalahan yang ada di tubuh lembaga pengelola royalti sudah terlalu kompleks dan mendasar untuk diperbaiki hanya dengan mengganti personel.

Saat ditanya mengenai solusi yang dianggapnya paling efektif untuk menangani masalah royalti musik, ia menilai perlunya pembentukan lembaga baru demi perbaikan menyeluruh dalam sistem tata kelola royalti di industri musik nasional.

“Kalau gue pribadi, bikin lembaga baru,” kata Anji dikutip MPN Indonesia pada Selasa (26/8).

Anji Usulkan Revolusi

Kekecewaan Anji muncul akibat kinerja dan sejumlah pernyataan yang dianggap kontroversial dari komisioner LMKN.

Dalam percakapan tersebut, Nanda Persada juga mempertanyakan kredibilitas komisioner yang telah melewati proses uji kelayakan namun tetap mengeluarkan pernyataan yang dianggap tidak pantas.

“Kok bisa sih, seorang komisioner LMKN yang melalui fit and proper test, yang memang terpilih orang-orangnya, mengeluarkan statement yang, why gitu?” tanya Nanda Persada.

Menanggapi hal tersebut, Anji mengatakan pentingnya untuk memberikan kesempatan kepada jajaran LMKN yang baru dilantik itu untuk menyusun aturan serta menunjukkan kinerja mereka.

Namun, ketika kinerja LMKN tidak mengalami perubahan berarti, maka langkah tegas seperti pengunduran diri para komisioner patut dipertimbangkan.

“Ini suara yang agak keras sedikit. Kalau misalnya nanti kinerjanya sama aja, ya gua rasa mereka patut untuk mundur,” kata Anji.

Lebih lanjut, ia bahkan menyebut bahwa tata kelola industri musik Indonesia membutuhkan perubahan besar yang ia sebut sebagai sebuah revolusi.

“Kita perlu revolusi, Mas. Kita perlu revolusi tata kelola industri musik Indonesia,” katanya di akhir podcast.

DPR Bekukan Pemungutan Royalti

Isu mengenai royalti musik telah menjadi perhatian nasional, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) turut terlibat dalam pencarian solusi.

Dalam dua bulan mendatang, proses perumusan revisi Undang-Undang Hak Cipta akan dipercepat. Langkah ini melibatkan pencipta lagu guna menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif dalam industri musik.

Sebagai bagian dari transisi ini, seluruh karya cipta dalam bentuk lagu yang bersifat komersial akan dibebaskan dari pungutan royalti selama masa tersebut.

Namun demikian, pembebasan ini tidak berlaku untuk para penyelenggara konser. Mereka tetap diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran hak pertunjukan (performing rights) kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebelum penyelenggaraan acara berlangsung.

 (ELG/NID/RAD)