Hari Ini Golkar Resmi Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI

MPN Indonesia 1 September 2025 - Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya sebagai anggota DPR RI, terhitung mulai Senin (1/9).

Keputusan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, dalam keterangan kepada wartawan pada Minggu (31/8).

Sarmuji menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab partai terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji.

Golkar Sampaikan Duka Cita atas Jatuhnya Korban Jiwa

Dalam pernyataannya, Sarmuji menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tetap menjadikan aspirasi rakyat sebagai landasan utama dalam perjuangan politik partai.

Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah warga negara Indonesia dalam peristiwa demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar,” kata Sarmuji.

“DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” tambahnya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Pernyataan Kontroversial Adies Kadir

Adies Kadir, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029, menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR.

Dalam keterangannya pada 19 Agustus lalu, Adies menyebut bahwa terdapat kenaikan tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR.

Di antaranya tunjangan beras dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, tunjangan transportasi (bensin) dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta.

Adies menyebut bahwa kenaikan tersebut wajar karena harga kebutuhan pokok seperti beras dan telur juga mengalami peningkatan.

“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies.

Namun, pernyataan itu segera dikoreksi oleh Adies keesokan harinya, 20 Agustus. Ia menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI.

“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” jelasnya saat berada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

(AKM/NID/RAD)