Politik
Rieke Diah Pitaloka: Rakyat Bukan Nolak Bayar Pajak, Cuma Mau Tau Duitnya Kemana
Dalam podcast On Point Adisty, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti praktik perpajakan dan pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
MPN Indonesia 2 September 2025 - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti praktik perpajakan dan pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam podcast On Point Adisty yang tayang di kanal YouTube KompasTV yang diunggah pada Jumat (29/8).
Ia menilai rakyat selama ini tidak menolak untuk membayar pajak, tetapi merasa kurang mendapat transparansi terkait penggunaan dana tersebut.
“Selama ini kan kita bayar pajak tapi enggak tahu. Rakyat bukan enggak mau bayar pajak, loh. Jangan ini sekarang intimidasinya lagi menyiapkan aparat kepolisian untuk memastikan rakyat bayar pajak,” ujar Rieke dikutip MPN Indonesia pada Selasa (2/9).
Bandingkan dengan Sistem Politik di Denmark
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula diaspora Indonesia, Salsa Erwina yang menetap di Denmark.
Ia membandingkan praktik politik di Indonesia dengan budaya politik di Denmark yang menurutnya lebih sehat dan transparan.
Selain itu, Salsa juga mengatakan bahwa pemerintah Denmark aktif mengundang masyarakat untuk ikut berdiskusi sebelum merumuskan kebijakan, termasuk dalam pemanfaatan lahan publik.
“Mereka mau diskusi tentang tanah kosong mau dijadikan apa, apakah taman, apakah perpustakaan atau apa nih demand-nya dari masyarakat dan itu luar biasa sekali. Nah dari situ Denmark jadi salah satu negara terendah korupsi di dunia,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Rieke menegaskan pentingnya data yang akurat dalam setiap perumusan kebijakan di Indonesia.
Menurutnya, di balik setiap angka terdapat nasib dan nyawa jutaan rakyat.
Oleh karena itu, penambahan anggaran maupun utang sebesar apa pun akan sia-sia jika data yang menjadi dasar perencanaan tidak akurat.
“Saya selalu mengatakan, di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat, bahkan nasib bangsa yang dipertaruhkan. Tapi basis data yang menjadi basis perencanaannya tidak akurat, tidak aktual, tidak relevan, tidak bisa menggambarkan kondisi real, kebutuhan real,” jelas Rieke.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
