AS Disebut Kucurkan Rp14,7 Triliun untuk Danai Demo di Nepal

MPN Indonesia 17 September 2025 - Amerika Serikat disebut menyalurkan dana lebih dari 900 juta dolar AS atau sekitar Rp14,7 triliun ke Nepal sejak 2020 hingga 2025.

Aliran dana ini memicu dugaan bahwa AS berupaya memengaruhi arah politik Nepal di tengah gelombang demonstrasi dan aksi massa.

Gelombang protes tersebut berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli pada Senin (9/9) dan pembubaran parlemen oleh Presiden Ramchandra Paudel pada Jumat (12/9).

Menurut laporan The Sunday Guardian yang dikutip MPN Indonesia pada Rabu (17/9), dana itu disalurkan melalui program-program USAID dan Perjanjian Millennium Challenge Corporation (MCC).

Secara resmi, program ini diklaim mendukung pembangunan dan demokratisasi.

Namun, disebut juga berperan dalam mobilisasi publik, terutama kelompok muda, dalam aksi protes antikorupsi sejak Kamis (4/9).

Dalam unjuk rasa yang berlangsung sepekan, tercatat 72 orang meninggal, sebagian besar akibat tembakan atau terjebak dalam kerusuhan, termasuk kebakaran.

Protes disertai pembakaran gedung pemerintah, penjarahan rumah pejabat, serta desakan atas isu korupsi, pengangguran, dan pembatasan media sosial.

Rincian Dana MCC dan USAID

Alokasi terbesar datang dari Perjanjian MCC senilai 500 juta dolar AS yang diratifikasi pada Februari 2022, dengan realisasi dana sebesar 43,1 juta dolar AS hingga awal 2025.

USAID juga menandatangani Development Objective Agreement (DOAG) dengan Kementerian Keuangan Nepal pada Mei 2022 senilai 402,7 juta dolar AS, di mana 158 juta telah dicairkan hingga Februari 2025.

Dana USAID dialokasikan untuk berbagai proyek non-infrastruktur, di antaranya Proses Demokratis senilai 8 juta dolar AS, Pusat Sumber Daya Demokrasi Nepal (DRCN) sebesar 500.000 dolar AS, inisiatif masyarakat sipil dan media sebesar 37 juta dolar AS, serta program kesehatan remaja senilai 35 juta dolar AS.

Program-program ini dijalankan melalui konsorsium berbasis AS seperti National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), dan International Foundation for Electoral Systems (IFES).

NDI disebut aktif dalam pelatihan kepemimpinan dan advokasi aktivis muda.

IRI diketahui menggelar survei nasional pada 2024 yang menunjukkan 62 persen warga Nepal menginginkan partai politik baru.

Selain itu, NDI menerbitkan Seri Tinjauan Kebijakan pada 2020–2022 terkait isu federalisme, hak Dalit, perubahan iklim, serta isu LGBTQI+.

Lembaga itu juga memproduksi panduan aktivisme seperti Perangkat Fasilitator Pemuda YALA yang digunakan dalam aksi massa.

Respons Pemerintah Nepal

PM sementara Nepal, Sushila Karki, menyampaikan pidato pada Minggu (14/9) terkait arah pemerintahan transisi.

“Kami telah memutuskan untuk tidak menjabat lebih dari enam bulan, untuk melaksanakan tugas kami dalam keadaan apa pun, dan untuk menyerahkan tanggung jawab dan kewajiban kepada parlemen dan menteri yang baru,” ujarnya dalam pidato tersebut, dikutip dari BBC Nepal, Rabu (17/9).

Ia juga menyinggung tuntutan masyarakat dalam demonstrasi terbaru.

“Karena kelompok ini [gerakan Gen Z] menuntut pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemerataan ekonomi, diperlukan tekad untuk mencapainya,” kata Sushila.

Dugaan Intervensi Politik

Laporan The Sunday Guardian menyebut program-program tersebut tidak sekadar pembangunan, melainkan turut memengaruhi narasi politik dalam negeri.

Salah satu proyek bahkan digambarkan sebagai “alat propaganda” yang menyasar generasi muda dan organisasi masyarakat sipil.

Meski klaim itu tidak menyertakan sumber resmi, laporan menyebut informasi diperoleh dari “komunikasi internal USAID”.

Sejumlah pengamat menilai pola yang terjadi mirip dengan intervensi AS di negara lain, seperti Bangladesh dan Kamboja, di mana pendanaan proyek sipil dan pemberdayaan pemuda bertepatan dengan gejolak politik domestik.

(ADN/NID/RAD)