Pengasuh Ponpes Sabilurrosyad Malang, KH Marzuki Desak Ketum PBNU Mundur terkait Korupsi Kuota Haji

MPN Indonesia 17 September 2025 - Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang, KH Marzuki Mustamar, mendesak Ketua Umum dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mundur dari jabatannya.

Desakan ini muncul setelah dua skandal besar yang dinilai mencoreng marwah organisasi, yakni dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 dan indikasi penyusupan zionisme Israel melalui program Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) PBNU.

“Dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi kuota tambahan haji serta indikasi penyusupan zionisme Israel melalui AKN PBNU, telah membuat NU dicibir dan dibully publik. Ini mencoreng nama besar jam’iyyah dan para kiai pesantren,” ujar KH Marzuki dalam keterangannya, Rabu (10/9).

Ia menegaskan bahwa kesalahan tersebut bukan berasal dari warga NU, melainkan ulah oknum pengurus.

“Marwah NU runtuh bukan karena jamaah, tapi ulah oknum petinggi PBNU. Skandal korupsi ini tidak bisa dianggap enteng,” katanya.

KH Marzuki menyebut dua opsi yang bisa ditempuh pimpinan PBNU, yakni meminta maaf lalu mundur dan menyerahkan kepemimpinan kepada AHWA serta para ulama pesantren, atau mempercepat pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada awal 2026 untuk mempertanggungjawabkan mandat jam’iyyah.

Skandal Korupsi Kuota Tambahan Haji

Salah satu sorotan KH Marzuki adalah skandal kuota tambahan haji tahun 2023–2024.

Kasus kriminal ini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyalahgunaan 20.000 kuota tambahan, pengadaan barang dan jasa, serta indikasi tindak pidana pencucian uang.

KPK telah meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan sejak 11 Agustus.

Tiga orang dicegah bepergian ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas (mantan Menteri Agama 2020–2024), Isfah Abidal Aziz (staf khusus Menteri Agama sekaligus Ketua PBNU), dan Hasan Fuad Masyhur (pengusaha travel).

KH Marzuki menilai skandal tersebut telah meruntuhkan kredibilitas PBNU di mata publik.

Indikasi Penyusupan Zionisme Israel

Selain persoalan hukum, KH Marzuki juga menyoroti adanya indikasi penyusupan zionisme ke tubuh PBNU.

Ia menyinggung keterlibatan tokoh asing dalam program AKN PBNU 2025, di mana 85 persen narasumber berasal dari luar negeri, termasuk Peter Berkowitz yang dikenal sebagai pendukung zionis Israel.

Menurutnya, infiltrasi ini telah berlangsung lebih dari satu dekade melalui hubungan PBNU dengan tokoh asing seperti Charles Holland Taylor, serta lembaga seperti LibforAll Foundation dan Bayt ar-Rahmah dalam program Promoting the Culture of Liberty and Tolerance.

“Kehadiran Berkowitz di AKN PBNU memicu kecaman luas. Surat Rais Aam PBNU bahkan sudah memutuskan penghentian kegiatan, tapi pernyataan Ketum PBNU seolah tak menegaskan hal itu,” jelasnya.

Seruan Pertanggungjawaban Kepemimpinan

KH Marzuki menegaskan bahwa Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung memikul tanggung jawab penuh atas dua skandal tersebut.

Ia menyebut kebijakan dan tindakan mereka telah menimbulkan keresahan di kalangan warga NU.

“Warga NU dengan kesederhanaannya tetap menjaga kemuliaan jam’iyyah. Yang merusak adalah oknum,” tegas KH Marzuki.

Ia menambahkan bahwa langkah konkret perlu segera diambil demi menjaga keluhuran dan marwah NU sesuai amanat jam’iyyah.

(AKM/NID/RAD)