Mau Urus BPKB Elektronik? Simak Proses dan Biayanya di Sini

MPN Indonesia 18 Oktober 2025 - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai menerapkan penggunaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor elektronik atau BPKB elektronik sejak Maret 2025.

Namun, penerapannya masih terbatas untuk jenis kendaraan tertentu.

Hingga kini, BPKB elektronik hanya berlaku bagi kendaraan roda empat dan roda enam baru.

Kebijakan ini belum mencakup kendaraan bekas yang hendak melakukan balik nama maupun kendaraan roda dua.

Kepala Subdirektorat BPKB Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji, menjelaskan bahwa BPKB elektronik sudah diterapkan secara nasional namun masih untuk kendaraan baru tertentu.

“Ini (BPKB elektronik) hanya kendaraan baru roda empat dan roda enam,” ujar Sumardji, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube NTMC Korlantas Polri, Rabu (15/10).

Menurutnya, kendaraan roda dua dan kendaraan bekas belum dapat memperoleh BPKB elektronik karena biaya materialnya lebih tinggi dibanding versi cetak.

Hal ini masih menunggu penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tengah diajukan untuk perubahan.

Proses dan Teknologi yang Digunakan

Prosedur penerbitan BPKB elektronik pada dasarnya tidak berbeda dengan versi cetak.

Sumardji menjelaskan, tahapan penerbitan tetap mengikuti mekanisme yang sama, hanya ditambah instalasi virtual printer untuk menyematkan identitas pemilik kendaraan pada chip RFID.

Berikut tahapan penerbitan BPKB elektronik:

• Pemohon datang ke kantor Samsat terdekat membawa fotokopi KTP, faktur, dan kuitansi jual beli.
• Setelah mengisi formulir permohonan BPKB, dilakukan verifikasi atau cek fisik kendaraan.
• Petugas kemudian mencetak BPKB dan menanamkan chip RFID sebelum dokumen diserahkan kepada pemohon.

Teknologi chip RFID menjadi keunggulan utama BPKB elektronik.

Sistem ini meningkatkan keamanan dan keabsahan dokumen, sekaligus memungkinkan masyarakat memverifikasi keasliannya melalui aplikasi e-BPKB Mobile di Android maupun iOS.

“e-BPKB ini sebenarnya memudahkan masyarakat dalam memverifikasi, khususnya keaslian e-BPKB yang dimiliki oleh masyarakat,” jelas Sumardji.

Biaya Penerbitan dan Rencana Penyesuaian

Untuk saat ini, biaya penerbitan BPKB elektronik masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Polri.

Biaya penerbitan untuk kendaraan roda empat atau lebih, baik versi elektronik maupun cetak, adalah sebesar Rp375.000 untuk penerbitan baru atau ganti kepemilikan.

Sumardji menegaskan belum ada perubahan tarif hingga saat ini.

“PNBP (penerimaan negara bukan pajak untuk BPKB elektronik) belum ada perubahan,” ungkapnya.

Namun, Polri tengah mengajukan penyesuaian tarif PNBP karena material BPKB elektronik memiliki biaya produksi lebih tinggi.

Kebijakan baru nantinya akan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar tarif tetap terjangkau.

Jenis Kendaraan yang Berlaku BPKB Elektronik

BPKB elektronik saat ini diterapkan untuk:

• Kendaraan roda empat baru.
• Kendaraan roda enam baru.

Sementara itu, kendaraan yang belum diberlakukan BPKB elektronik meliputi:

• Kendaraan roda dua (sepeda motor).
• Kendaraan bekas, baik roda dua maupun roda empat, yang melakukan balik nama.

Masyarakat diimbau untuk memastikan jenis kendaraan dan status kepemilikan sebelum mengajukan permohonan BPKB elektronik di Samsat terdekat.

(AKM/NID/RAD)