Politik
Hasan Nasbi Minta Purbaya Setop Kritik Pejabat: Kalau Mau Baku Tikam di Ruang Tertutup
Eks Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi, mengkritik gaya komunikasi Menkeu Purbaya yang dinilai terlalu sering menyentil sesama pejabat pemerintah.
MPN Indonesia 27 Oktober 2025 - Mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Hasan Nasbi, mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai terlalu sering menyentil sesama pejabat pemerintah.
Hasan menilai sikap tersebut berisiko melemahkan soliditas antar anggota kabinet dan menciptakan citra negatif terhadap pemerintah.
“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” katanya dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube Hasan Nasbi pada Senin (27/10).
Ia menyarankan agar perbedaan pandangan dan kritik antartokoh dan figur publik dalam pemerintahan disampaikan secara tertutup, bukan di ruang publik.
“Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” ujarnya.
Kritik Purbaya Bisa Bentuk Persepsi Buruk di Masyarakat
Hasan menegaskan bahwa kebiasaan menyerang sesama pejabat di depan publik bisa menciptakan anggapan bahwa pemerintah tidak solid dan mudah diadu domba.
Ia memberikan contoh bagaimana konflik antara menteri dan gubernur bisa saja dianggap hiburan sesaat, namun dalam jangka panjang akan berdampak pada persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah.
“Misalnya menteri berantem sama gubernur, mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidak-solidan pemerintah,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga soliditas dalam pemerintahan, terutama dalam proses konsolidasi kekuasaan.
“Padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Konsolidasi kekuasaan itu penting sekali,” tegasnya.
Boleh Kritik Asal Tidak Menjatuhkan
Hasan juga menyatakan bahwa perbedaan pandangan terhadap kebijakan publik tetap diperbolehkan selama tidak menjatuhkan pihak lain.
“Kalau ceplas-ceplosnya mengenai kebijakan dan lain-lain enggak apa-apa. Tapi kalau saling melemahkan antar pejabat nanti akan berantakan,” katanya.
Terakhir, Hasan memperingatkan bahwa pertikaian terbuka antar pejabat dalam jangka panjang akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Dalam jangka waktu yang panjang, publik akan merasa, ‘Ah, ini pemerintah gampang dipecah belah nih. Pemerintah gampang diadu domba, gampang digergaji’. Terus interview aja Pak Purbaya. Hari ini si A kena setrum, besok si B kena sengat, besok si C kena bakar, besok si D kena gitu ya,” pungkasnya.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
