Mau Bersih-bersih, Purbaya Sebut Ada Orang Kaya Super Masih Terima Subsidi

MPN Indonesia 7 Desember 2025 - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada kelompok masyarakat super kaya di Indonesia yang menerima subsidi dari pemerintah.

Hal ini disampaikannya usai rapat kerja tertutup bersama Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani dan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat pada Kamis (4/12).

Purbaya menyebut evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi agar tidak salah sasaran.

Ia menegaskan bahwa sejumlah warga dalam kelompok desil 8, 9, dan 10 yang tergolong kaya, masih mendapat subsidi, padahal seharusnya bantuan tersebut hanya ditujukan bagi masyarakat miskin.

“Setelah kami lihat, ternyata yang kaya masih dapat. Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu,” kata Purbaya.

“Kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” imbuhnya.

Skema Baru Targetkan Subsidi Tepat Sasaran

Perombakan desain subsidi akan difokuskan pada sektor energi, seperti BBM dan listrik.

Menurut Purbaya, skema baru akan dirancang dalam waktu enam bulan dan diterapkan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun. Perubahan ini bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati oleh kelompok ekonomi atas.

Purbaya menjelaskan bahwa desain ulang ini tidak hanya melibatkan Kementerian Keuangan, namun juga BUMN dan pihak Danantara.

“Itu perlu desain macam-macam karena melibatkan juga BUMN dari Danantara,” ujarnya.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, membenarkan bahwa pembahasan dalam rapat tertutup tersebut memang mengenai penyaluran subsidi dan kompensasi.

Ia menyatakan bahwa upaya perombakan ini akan menjadikan subsidi dan kompensasi lebih adil dan tepat sasaran, tanpa mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima.

“Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” ungkap Rosan.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dana bantuan pemerintah dapat disalurkan dengan lebih efisien.

Fokus utama adalah memastikan subsidi diberikan hanya kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, tanpa lagi melibatkan penerima dari golongan ekonomi atas.

(AKM/NID/RAD)