Petugas Damkar Depok Layangkan Somasi, Tuntut Kenaikan Upah dan Investigasi Korupsi

MPN Indonesia 27 Oktober 2024 - Sebanyak 80 petugas pemadam kebakaran (damkar) di Kota Depok melayangkan somasi terbuka yang berisi tuntutan kesejahteraan dan transparansi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Hingga Sabtu (26/10), Pemkot Depok belum menerima somasi tersebut, sebagaimana disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Depok, Nina Suzana.

“Surat somasinya belum diterima,” ujar Nina pada Jumat (25/10).

Somasi yang dibacakan oleh kuasa hukum petugas damkar, Deolipa Yumara, pada Rabu (23/10) di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok itu, ditujukan kepada beberapa pejabat Pemkot Depok, termasuk Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kepala Dinas Damkar Adnan Mahyudin.

Empat Tuntutan Utama

Dalam somasi tersebut, ada empat tuntutan utama.

Pertama, perbaikan sarana dan prasarana di Dinas Damkar Depok untuk mendukung operasional yang lebih baik.

Kedua, mereka meminta audit internal terkait dugaan kasus korupsi di pemerintahan, khususnya di Dinas Damkar, yang hasilnya diminta diumumkan secara transparan.

Ketiga, tuntutan kenaikan upah dari Rp3,2 juta menjadi sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Kota Depok, yakni Rp4,9 juta.

Keempat, mereka meminta pengakuan serta penghargaan kepada Martinnius Reja Panjaitan, petugas damkar yang meninggal dunia dalam tugas, serta jaminan biaya pendidikan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi.

Respons Pemkot Depok

Nina Suzana menyatakan bahwa Pemkot Depok telah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan pembelian sarana prasarana di Dinas Damkar.

Namun, diakui bahwa alokasi tersebut belum memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional secara penuh.

“Damkar sudah diberikan anggaran pemeliharaan dan pembelian sarana prasarana untuk kebutuhan minimal, tapi mungkin masih ada kekurangan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Depok akan merespons somasi tersebut setelah surat resmi diterima.

Potensi Gugatan Jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Somasi ini memiliki batas waktu. Jika Pemkot Depok tidak merespons dalam tujuh hari kerja, hingga Jumat (1/11), maka para petugas damkar berencana mengajukan gugatan warga (citizen lawsuit).

Kuasa hukum mereka, Deolipa Yumara, menegaskan bahwa langkah hukum akan diambil jika Pemkot tidak memberikan tanggapan.

“Kita kasih waktu tujuh hari kerja. Kalau mereka menanggapi dengan baik, gugatan tidak perlu diajukan. Kalau tidak, kita akan gugat,” jelasnya.

Tuntutan Transparansi dalam Penyelidikan Kasus Korupsi

Salah satu poin penting adalah tuntutan audit terkait dugaan kasus korupsi di Dinas Damkar.

Petugas damkar, Sandi Butar Butar, telah melaporkan dugaan korupsi ini kepada Kejari Depok pada awal September.

Ia menyerahkan bukti dan keterangan yang diperlukan dan meminta agar penyelidikan dilakukan secara terbuka di Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memastikan transparansi dan menghindari intervensi.

Sandi menegaskan pentingnya transparansi untuk mendorong para petugas berani mengungkapkan fakta yang ada.

“Kalau terbukti ada pejabat yang salah, tinggal ditangkap saja,” ujarnya pada Jumat (25/10).

Sandi dijadwalkan kembali ke Kejari Depok pada Senin (28/10) untuk melengkapi bukti terkait penyelidikan lebih lanjut atas dugaan kasus korupsi tersebut.