Connect with us

Berita

Cinema XXI Hentikan Penayangan Iklan Kinerja Prabowo, Ini Alasannya

Cinema XXI resmi hentikan iklan kinerja kabinet Prabowo-Gibran di bioskop. Video menuai kontroversi karena ditayangkan sebelum film utama.

Logompn

Published

on

Cinema xxi hentikan penayangan iklan kinerja prabowo, ini alasannya
Ilustrasi Cinema XXI. Gambar: Ilustrasi Canva

MPN Indonesia 16 September 2025 - Cinema XXI resmi menghentikan penayangan video iklan kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto di seluruh jaringan bioskop mulai Senin (15/9).

Video tersebut sebelumnya ditayangkan sebagai bagian dari Iklan Layanan Masyarakat (ILM) sejak 9 hingga 14 September 2025.

Keputusan penghentian dikonfirmasi Corporate Secretary Cinema XXI, Indah Tri Wahyuni.

“Penayangan materi seputar kinerja sosial kabinet Presiden Prabowo merupakan ILM yang ditayangkan selama satu minggu, yakni 9-14 September 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (15/9).

Konten Video yang Ditayangkan

Video yang tayang di bioskop pada periode 9-14 September 2025 menampilkan cuplikan kegiatan Presiden Prabowo Subianto, termasuk sejumlah program utama pemerintahan, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, produksi beras nasional sebesar 21,7 juta ton hingga Agustus 2025, serta operasional 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penayangan dilakukan dalam slot iklan dan trailer film sebelum film utama dimulai.

Sejumlah penonton bahkan merekam tayangan tersebut dan mengunggahnya ke media sosial, sehingga memicu perdebatan luas.

Banyak penonton mengeluhkan ruang hiburan dipakai untuk pesan yang dinilai bernuansa politik.

Respons Cinema XXI dan Pemerintah

Indah Tri Wahyuni menegaskan bahwa Cinema XXI hanya memfasilitasi penyampaian informasi pemerintah dalam bentuk ILM.

“Cinema XXI menyediakan ruang bagi penyampaian informasi publik dari pemerintah, dalam bentuk ILM,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyebut layar bioskop sah digunakan untuk menyampaikan informasi publik, sama halnya dengan media televisi.

“Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden enggak boleh,” ungkapnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Minggu (14/9).

Baca Juga:  Bantah Mundur dari Kabinet Prabowo, Sri Mulyani: Saya Ada di Sini, Berdiri, dan Tidak Mundur

Hasan menambahkan bahwa kerja sama ini tidak melibatkan biaya dari pemerintah.

“Kuncinya komunikasi yang baik dengan berbagai kelompok masyarakat yang ingin mendukung sosialisasi capaian-capaian pemerintah,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)

Trending