Hotman Paris Protes Bunga Turun Imbas Kucuran Dana Rp200 T ke Himbara, Menkeu Purbaya: Memang Itu Tujuan Saya

MPN Indonesia 23 September 2025 - Pengacara Hotman Paris Hutapea memprotes kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan adanya protes dari Hotman Paris.

Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (22/9), Purbaya menyebut keluhan Hotman merupakan bukti bahwa kebijakan pemerintah mulai berjalan.

“Hotman Paris protes waktu perpanjang depositonya, bunganya turun, dia jadi rugi. Itu tujuan saya,” kata Purbaya, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan RI, Selasa (23/9).

Rincian Penempatan Dana Rp200 Triliun

Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke Himbara dengan rincian:

• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp55 triliun
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI): Rp55 triliun
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI): Rp55 triliun
• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN): Rp25 triliun
• PT Bank Syariah Indonesia (BSI): Rp10 triliun

Dana tersebut ditempatkan dengan bunga rendah, yakni 80 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI), dalam tenor enam bulan yang bisa diperpanjang.

Purbaya menegaskan, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

View this post on Instagram

A post shared by MPN (@mpnindonesia)

Tujuan Kebijakan Pemerintah

Purbaya menjelaskan, penempatan dana pemerintah di bank milik negara bertujuan menurunkan biaya dana atau cost of fund, serta meningkatkan likuiditas perbankan.

Dengan turunnya bunga deposito, masyarakat diharapkan terdorong untuk membelanjakan dananya.

“Emang itu tujuan saya, biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Jadi, itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini diharapkan mendorong peningkatan konsumsi dan investasi.

Pemerintah juga memperkirakan efek berlipat ganda terhadap pertumbuhan ekonomi dari kebijakan tersebut akan terus semakin signifikan.

(AKM/NID/RAD)