Gus Ipul Minta Pelaksanaan Sekolah Rakyat Diawasi Banyak Pihak

MPN Indonesia 3 Juli 2025 - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, meminta pelaksanaan Sekolah Rakyat yang akan segera dimulai pada 14 Juli 2025 diawasi oleh berbagai pihak.

Menurut Gus Ipul, keterlibatan pengawasan dari luar dan dalam sangat penting agar pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan baik, terstruktur, dan berkelanjutan.

“Kita ingin pengawasan luar dan dalam supaya bisa mengawal Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik. Bahkan, saya juga membuka akses pada siapapun untuk bisa turut mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul pada Senin (30/6).

Upaya Pengawasan Internal

Gus Ipul menekankan bahwa pengawasan menyeluruh dibutuhkan sejak awal pelaksanaan agar potensi masalah seperti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi dapat dicegah sedini mungkin.

“Kita baru akan memulai (penyelenggaraan Sekolah Rakyat). Tentu kita terus ingin mendengarkan masukan, saran, kritik, dan juga doa restu dari masyarakat luas,” tambahnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa selain melibatkan berbagai pihak eksternal, pengawasan di Sekolah Rakyat juga akan didukung dengan teknologi seperti pemasangan CCTV.

“Nanti kita juga mungkin melibatkan teknologi. Misalnya, seperti diperbanyak CCTV dan lain sebagainya. Itu salah satu (upaya pengawasan),” ujarnya.

Pengawasan juga akan mencakup sistem pendidikan dan kurikulum yang diterapkan agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan masing-masing.

“Jadi kurikulumnya memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu juga ada yang menarik, karena ini sekolah berasrama. Bagaimana pengawasan-pengawasannya supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang,” ucap Gus Ipul.

Sekolah Rakyat Tersebar di 100 Lokasi

Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan pendidikan yang dirancang untuk mengakomodasi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang tergolong dalam kelompok Desil 1 dan Desil 2 sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pelaksanaan tahap pertama akan dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sekolah ini akan menampung 9.755 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA, didukung oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan.

Koordinasi dengan Berbagai Instansi

Untuk menghindari potensi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan ini, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kolaborasi ini bertujuan untuk menyusun kurikulum yang mampu mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

“Ada tiga yang sering jadi bahasan itu. Pertama adalah bagaimana jangan sampai terjadi bullying atau perundungan, jangan sampai terjadi kekerasan seksual, jangan sampai misalnya ada intoleransi di dalam Sekolah Rakyat ini,” jelas Gus Ipul.

(AKM/NID/RAD)