Ini Lokasi yang Akan Didatangi Ojol Saat Demo Besok, Warga Diimbau Cari Rute Alternatif!

MPN Indonesia 19 Mei 2025 - Jakarta diperkirakan akan mengalami kemacetan parah pada Selasa (20/5) seiring rencana demonstrasi dan aksi massa yang akan digelar oleh para pengemudi ojol dan taksi online.

Aksi ini digagas oleh Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia dan diberi nama Aksi Akbar 205.

Massa akan mendatangi beberapa titik strategis di Ibu Kota, yakni Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI. Selain itu, aksi juga menyasar kantor-kantor perusahaan aplikator transportasi online.

“Titik aksi berpusat di Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR RI, serta kantor-kantor aplikator yang dianggap bermasalah,” ujar Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono, kepada wartawan pada Senin (19/5).

Warga Diminta Hindari Titik Rawan Macet

Masyarakat diimbau untuk menghindari area sekitar titik-titik tersebut, karena aksi diperkirakan akan menyebabkan kemacetan parah dan mengganggu aktivitas harian.

“Kami mohon maaf sejak awal apabila aksi ini mengganggu aktivitas masyarakat. Tapi ini adalah bentuk keprihatinan yang sudah sangat mendalam dari para pengemudi,” tambah Igun.

Beberapa ruas jalan utama yang diperkirakan terdampak antara lain kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Barat dan Selatan, serta Gatot Subroto di sekitar Gedung DPR.

Selain itu, kantor aplikator di wilayah Jakarta Selatan dan Barat juga akan menjadi sasaran aksi.

Layanan Ojol Terancam Lumpuh

Aksi ini juga akan disertai dengan offbid massal, yakni penghentian sementara layanan oleh para pengemudi ojol.

Artinya, pemesanan kendaraan, makanan, hingga pengiriman barang lewat aplikasi berpotensi terhenti total pada hari aksi.

“Pada 20 Mei, layanan pemesanan melalui aplikasi diperkirakan akan lumpuh, baik sebagian maupun secara total,” tegas Igun.

GARDA menyebut aksi di kantor-kantor aplikator bertujuan untuk menekan perusahaan agar mematuhi regulasi pemerintah terkait pembagian tarif dan kesejahteraan mitra.

Tuntutan: Aplikator Langgar Aturan Potongan Tarif

Aksi ini dipicu oleh dugaan pelanggaran Kepmenhub Nomor KP 1001 Tahun 2022, yang mengatur batas maksimal potongan jasa oleh aplikator sebesar 15 persen, dengan tambahan 5 persen hanya untuk program kesejahteraan mitra.

Namun, GARDA menilai banyak aplikator memotong lebih dari yang diperbolehkan, dan manfaat kesejahteraan tidak dirasakan mitra.

“Selama ini kami sudah berkali-kali menyuarakan protes, tapi tidak digubris. Pemerintah juga terkesan mendiamkan pelanggaran ini,” jelas Igun.

GARDA menuntut pemerintah bertindak tegas terhadap aplikator nakal dan berharap instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR RI segera merespons.

“Kami ingin pemerintah hadir, bukan hanya sebagai pengawas pasif,” tutup Igun.

(AKM/NID/RAD)