Kapolres Ngada Diamankan Propam Polri Diduga terkait Narkotika dan Pornografi

Nusa Tenggara Timur, MPN Indonesia 4 Maret 2025 - Kapolres Ngada, AKBP FWK diamankan oleh tim dari Mabes Polri di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (20/2).

Dugaan sementara menyebutkan bahwa penangkapan ini berkaitan dengan kasus narkotika dan pornografi.

Hingga lebih dari dua pekan sejak penangkapan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai kronologi dan motif kasus ini.

Berdasarkan data yang diterima MPN Indonesia dari Humas Polda NTT pada Selasa (4/3), Paminal Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Divisi Propam Mabes Polri masih menjalankan proses pengamanan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan di Propam Mabes Polri.

“Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri, Jika dalam pemeriksaan terbukti melakukan Pelanggaran atau tindak pidana lainnya, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Humas Polda NTT kepada MPN Indonesia melalui pesan singkat pada Selasa (4/3).

Proses Hukum

Proses hukum terhadap yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan disiplin dan kode etik profesi Polri.

“Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa apabila seorang Perwira Penengah (Pamen) yang menjabat suatu Jabatan strategis lingkungan Polri terbukti melakukan pelanggaran, maka kewenangan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan akan diambil alih oleh Divisi Propam Polri, sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” jelas Humas Polda NTT.

Polri juga menegaskan agar seluruh anggotanya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas mereka.

Penunjukan Pelaksana Tugas Kapolres Ngada

Untuk memastikan stabilitas di wilayah hukum Polres Ngada setelah penangkapan AKBP FWK, Polda NTT segera mengambil langkah cepat.

Wakapolres Ngada telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolres agar roda kepemimpinan tetap berjalan.

Kapolda NTT juga mengingatkan seluruh anggota kepolisian di wilayahnya untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan menjaga integritas.

Ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan diberikan kepada anggota yang terbukti melanggar hukum dan kriminal, tanpa memandang jabatan.

MPN Indonesia telah berusaha menghubungi Polda NTT untuk mengonfirmasi lebih lanjut. Namun, hingga berita ini dinaikan, belum ada jawaban dari pihak terkait.

 (AKM/NID/RAD)