Polri Buka-bukaan, Ngaku Kerepotan jika Tangani Kasus Besar yang Melibatkan Petinggi

MPN Indonesia 19 September 2025 - Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Burkan Rudy Satria, menyatakan bahwa penanganan kasus kriminal yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian kerap menghadapi hambatan.

Kesulitan muncul karena saksi, yang merupakan bawahan, enggan memberikan kesaksian secara jelas ketika pelaku adalah atasan mereka.

“Ketika anggota-anggota kita yang memiliki jabatan kekuatan tinggi berperan sebagai pelaku, kesaksiannya repot yang di bawah-bawahnya ini. Untuk itu perlu perluasan cakupan perlindungan,” ujar Kombes Burkan dalam rapat revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/9).

Perlindungan Saksi Perlu Diperluas

Kombes Burkan menekankan bahwa perlindungan saksi saat ini perlu diperluas untuk mencakup semua jenis tindak pidana, termasuk yang dilakukan oleh polisi atau individu dengan pengaruh tinggi, karena risiko terhadap saksi meningkat signifikan.

Ia menilai cakupan perlindungan yang terbatas pada kasus korupsi, narkotika, dan tindak pidana pencucian uang tidak cukup.

“Faktanya, banyak juga di tindak pidana umum saksi yang mendapat ancaman, bahkan sampai meninggal. Ini mau tidak mau kita harus melakukan perlindungan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kasus hukum dan kriminal yang melibatkan aparat atau orang-orang dengan kekuatan tertentu semakin menunjukkan perlunya sistem perlindungan saksi yang lebih luas.

“Belum lagi pelakunya itu aparat, atau mungkin orang-orang yang memiliki kekuatan tertentu, ini lebih risiko lagi terhadap saksi. Ini banyak kita alami juga,” ungkap Kombes Burkan.

(AKM/NID/RAD)