Polres Bogor Ungkap 7 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi dan Tambang Emas Ilegal, 15 Tersangka Diamankan

Jawa Barat, MPN Indonesia 24 Mei 2026 - Polres Bogor mengungkap tujuh kasus hukum dan kriminal yang berkaitan dengan penyalahgunaan subsidi energi dan tambang emas ilegal selama periode April hingga Mei 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 15 tersangka diamankan dari lima perkara tindak pidana minyak dan gas bumi (migas) berupa penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, serta dua perkara tindak pidana mineral dan batu bara (minerba) berupa tambang emas ilegal.

“Pada kesempatan ini kami melaksanakan press release pengungkapan tujuh tindak pidana yang terdiri dari lima kasus terkait migas berupa penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi, serta dua perkara minerba berupa pengolahan dan tambang emas ilegal,” ujar Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, Jumat (22/5).

Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pengawasan subsidi energi.

“Dan juga arahan Bapak Kapolri agar seluruh jajaran bersama Forkopimda mengawal kebijakan pemerintah terkait subsidi energi dan menindak segala bentuk penyalahgunaan,” katanya.

Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Dalam perkara penyalahgunaan BBM subsidi, Polres Bogor mengungkap tiga lokasi berbeda di Kecamatan Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri.

Sebanyak sembilan tersangka diamankan dalam kasus kriminal ini.

Menurut Wikha, motif para pelaku adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM subsidi dan non subsidi.

Dari tangan pelaku, polisi menyita empat kendaraan roda empat yang terdiri dari satu unit Toyota Avanza, satu unit Toyota Fortuner, dan dua unit Suzuki Carry yang digunakan untuk mengangkut BBM subsidi.

Selain itu, satu mobil tangki bertuliskan PT PNG turut diamankan karena diduga digunakan untuk mengumpulkan solar subsidi.

Petugas juga menemukan 49 barcode pengisian BBM subsidi serta puluhan jeriken berisi solar dan pertalite.

Wikha menjelaskan praktik ilegal tersebut dilakukan dengan membeli pertalite dan solar secara berulang di SPBU menggunakan banyak barcode serta berganti pelat nomor kendaraan.

Tiga oknum SPBU turut diamankan dalam pengungkapan kasus hukum dan kriminal ini.

“Mereka membeli pertalite dan solar secara berulang menggunakan puluhan barcode dan mondar-mandir dengan berganti pelat nomor, kemudian dijual kembali dengan harga non subsidi,” ungkapnya.

Koordinator pelaku diketahui memberikan uang bulanan sebesar Rp250 ribu kepada oknum pengawas SPBU dan Rp10 ribu kepada operator setiap kali melakukan pengisian.

Kasus Pengoplosan LPG

Sementara itu, dalam kasus pengoplosan LPG subsidi, polisi mengungkap dua lokasi di Kecamatan Rumpin dan Tanjungsari.

Dua tersangka yang berperan sebagai pemilik sekaligus operator usaha ilegal tersebut diamankan.

Barang bukti yang disita berupa 589 tabung gas subsidi ukuran 3 kilogram, 195 tabung ukuran 12 kilogram, dua mobil boks, satu kendaraan pikap, 20 alat suntik modifikasi, dan satu timbangan digital.

Modus yang dilakukan adalah memindahkan isi empat tabung gas 3 kilogram ke dalam satu tabung 12 kilogram untuk kemudian dijual dengan harga non subsidi.

“Empat tabung gas 3 kilogram dipindahkan ke satu tabung 12 kilogram menggunakan alat suntik khusus, kemudian dijual dengan harga non subsidi,” kata Wikha.

Dari praktik ilegal tersebut, pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp161 ribu per tabung.

Kasus Tambang Emas Ilegal

Selain perkara migas, Polres Bogor juga mengungkap dua kasus tambang emas ilegal di Kecamatan Cigudeg dan Tanjungsari.

Empat tersangka diamankan dalam perkara tambang emas ilegal tersebut.

Barang bukti yang disita meliputi alat gelundung untuk memisahkan material tanah dan logam, karung berisi batuan yang diduga mengandung emas, serta bahan kimia seperti sianida, kapur, dan karbon.

“Total keuntungan pelaku untuk kasus minerba diperkirakan mencapai Rp796,8 juta,” ujar Wikha.

Total Kerugian Negara

Secara keseluruhan, total keuntungan dari penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi diperkirakan mencapai Rp6,9 miliar.

Potensi kerugian negara akibat penyelewengan subsidi energi tersebut mencapai sekitar Rp12,5 miliar.

Jerat Hukum

Atas perbuatannya, tersangka kasus migas dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Sementara tersangka tambang emas ilegal dijerat Pasal 158 dan/atau Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Pertamina Apresiasi Polres Bogor

Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Mahdi, menyampaikan apresiasi atas langkah Polres Bogor dalam penegakan hukum itu.

“Penegakan hukum ini memastikan bahwa penyaluran subsidi energi pemerintah lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa selama Januari hingga Mei 2026, Pertamina telah melakukan pembinaan terhadap 26 agen dan memutus hubungan usaha dengan sejumlah pangkalan yang terbukti mendukung aktivitas ilegal.

(DIM/NID/RAD)