Mahasiswa Papua Demo Tolak Program Transmigrasi Presiden Prabowo

Papua, MPN Indonesia 4 November 2024 - Mahasiswa dan warga Papua yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Rakyat Papua menggelar aksi massa pada Senin (4/11) di perempatan Makalow, Manokwari, Papua Barat.

Aksi demonstrasi mahasiswa ini dilakukan untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan transmigrasi yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Mereka menilai program ini merugikan masyarakat asli Papua, baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi.

Dihadiri Ketua DPRD Papua Barat

Koordinator aksi, Yulianus Niko membacakan tuntutan di hadapan Ketua DPRD Papua Barat, Orgenes Wonggor.

Menurutnya, program transmigrasi di Papua sudah dimulai sejak 1966, dan tanah-tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun namun dijadikan pemerintah sebagai milik negara.

“Petak-petak tanah bagi para transmigran pertama kali dibuka di kawasan Aimas, Sorong, Papua Barat Daya,” ujar Yulianus.

“Tanah tersebut sebelumnya diwariskan secara turun temurun, namun Pemerintah mengubah status tanah menjadi milik Negara,” ungkap Yulianus.

Transmigrasi Papua Ancam Hak Tanah Adat

Yulianus dalam orasinya menyampaikan bahwa program transmigrasi ini telah mengancam hak-hak tanah adat Papua.

Ia menyebutkan bahwa program ini pernah dihentikan pada era Gubernur Irian Jaya, Barnabas Suebu namun kemudian berlanjut melalui kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Pada era Orde Baru, Presiden Suharto menetapkan 10 distrik di Merauke sebagai kawasan transmigrasi melalui keputusan presiden.

Distrik-distrik lain seperti Orensbari di Manokwari Selatan, Prafi di Manokwari, dan Arso di Jayapura juga menjadi lokasi transmigrasi.

Program ini diperluas ke wilayah Timika, Teluk Bintuni, dan Jendidore di Kabupaten Biak.

Meski transmigrasi dianggap membantu pembangunan, Yulianus menilai dampaknya pada masyarakat asli Papua masih kontroversial.

Ia mengutip data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2016, di mana beberapa wilayah transmigrasi seperti Kota Jayapura, Timika, Biak, dan Sorong mencatat IPM tertinggi pada 2023.

Namun, ia juga mengacu pada data BPS 1971 dan 2000 yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk asli Papua lebih rendah dibanding penduduk non-Papua, menandakan perubahan demografi signifikan di wilayah transmigrasi.

Ketua DPRD Sebut Tiga Fraksi Tolak Transmigrasi

Menanggapi demonstrasi dan aksi massa itu, Orgenes Wonggor mengklaim bahwa tiga dari lima fraksi di DPRD Papua Barat sudah menyatakan penolakan terhadap program transmigrasi, karena khawatir akan dampaknya terhadap keseimbangan sosial-budaya dan hak-hak masyarakat adat Papua yang terancam terpinggirkan.