Ariel NOAH Beberkan Alasan VISI Ajukan Uji Materi UU Hak Cipta ke MK

MPN Indonesia 25 Juli 2025 - Ariel Noah menegaskan bahwa langkah Vibrasi Suara Indonesia (VISI) mengajukan uji materi Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK) bertujuan memperoleh kepastian hukum, bukan mengubah peraturan.

“Tujuan kami adalah kepastiannya. Kami bukan mengejar keputusan dari MK tok sebetulnya,” ujar Ariel saat menjadi pembicara di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, Rabu (23/7).

Menurut Ariel, beberapa pasal dalam UU Hak Cipta memiliki banyak tafsir yang memicu sengketa di kalangan pelaku industri musik dan masyarakat.

Pasal yang Dianggap Bias

VISI mengajukan uji materi terhadap empat pasal dalam UU Hak Cipta yang dinilai bias. Ariel menjelaskan, perbedaan tafsir antara para pelaku industri menjadi alasan utama.

“Kami mengajukan ada empat pasal atau lima ya, empat pasal yang dianggap bias. Kenapa dianggap bias? Karena ada pihak yang menafsirkan berbeda,” katanya.

Ia mencontohkan, “Ada pihak menafsirkan A, sedangkan kami menafsirkan B. Jadi kami masukkan ke MK, tolong ditambahkan di pasal-pasal ini poin-poin ini, sehingga bisa lebih jelas.”

Penjelasan Pemerintah di Sidang MK

Ariel menyebut sidang ketiga di MK menjadi titik terang karena pemerintah memberikan penjelasan yang sejalan dengan pemahaman VISI.

“Dari sana, sebenarnya di tahap ketiga aja, dari penjelasan dari pemerintah, kami sudah senang. Karena akhirnya pemerintah bersuara,” ungkapnya.

Menurut Ariel, pemerintah menyampaikan bahwa pasal-pasal yang diperdebatkan sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu penambahan poin baru.

“Karena memang itu yang kami cari dari awal, kepastian tentang penafsiran di pasal itu,” tegas Ariel.

Harapan ke Depan

Dengan adanya kepastian hukum dari MK, Ariel berharap tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan celah dalam undang-undang untuk kepentingan tertentu.

Ia juga menyinggung penyelesaian adil atas berbagai sengketa hak cipta, termasuk kasus yang melibatkan Agnez Mo dan musisi lainnya.

Fokus VISI saat ini adalah menunggu hasil uji materi di MK agar ekosistem musik Indonesia memiliki fondasi hukum yang jelas.

(ELG/NID/RAD)