Dilarang MK, Ini Daftar Wakil Menteri Prabowo yang Rangkap Jabatan

MPN Indonesia 30 Agustus 2025 - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang rangkap jabatan bagi wakil menteri, termasuk sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), setelah membacakan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada Kamis (28/8) di Gedung MK, Jakarta.

Larangan ini berlaku bagi semua wakil menteri di kabinet merah putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Putusan MK menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara harus dimaknai bahwa larangan rangkap jabatan tidak hanya berlaku untuk menteri, tetapi juga mencakup wakil menteri.

“Larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara, wakil menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian,” ujar Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih dalam sidang.

Daftar Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang Rangkap Jabatan

Sebelum larangan tersebut diputuskan, sebanyak 31 wakil menteri telah merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN.

Salah satu yang terbaru adalah Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, yang diangkat sebagai Komisaris PGN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa di Jakarta, Rabu (27/8).

Berikut adalah daftar lengkap wakil menteri di kabinet merah putih yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN:

• Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
• Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri UMKM: Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
• Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan: Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
• Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan: Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
• Yuliot Tanjung – Wakil Menteri ESDM: Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
• Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Komisaris PT Citilink Indonesia
• Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
• Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
• Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan: Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
• Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM: Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
• Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
• Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN: Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
• Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
• Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan: Komisaris PT Pertamina Bina Medika
• Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
• Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
• Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
• Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan: Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
• Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan: Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
• Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri BUMN: Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
• Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri BUMN: Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI: Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
• Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara: Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
• Bambang Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara: Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
• Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
• Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
• Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
• Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri: Komisaris PT Pertamina International Shipping
• Edward Omar Sharif Hiariej – Wakil Menteri Hukum: Komisaris PT PGN

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Immanuel Ebenezer Gerungan juga diketahui menjabat sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) namun kini telah dicopot lewat surat keputusan tertanggal 22 Agustus 2025.

MK Beri Tenggat 2 Tahun untuk Diganti

Mengenai larangan ini, MK memberikan tenggat paling lama dua tahun sejak dibacakannya putusan untuk pemerintah menyelaraskan struktur jabatan.

MK menyatakan bahwa larangan ini penting demi menjaga fokus wakil menteri terhadap urusan kementerian dan menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan negara.

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut juga mengacu pada Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang sebelumnya telah menegaskan bahwa larangan serupa juga berlaku untuk wakil menteri.

“Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan diperlukan masa penyesuaian paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan. Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup dan memadai bagi pemerintah untuk melakukan penggantian jabatan yang dirangkap tersebut,” tulis MK dalam laman resminya.

(AKM/NID/RAD)