DPR Sepakati 10 Calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Berikut Daftarnya!

MPN Indonesia 10 Februari 2026 - Komisi IX DPR RI secara resmi menyepakati penetapan 10 calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Dewas) periode 2026–2031 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2).

Keputusan ini merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilakukan oleh Komisi IX DPR RI dan diputuskan melalui musyawarah untuk mufakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyampaikan bahwa penetapan ini merupakan tindak lanjut dari penugasan yang diberikan oleh Pimpinan DPR RI serta merujuk pada surat Presiden mengenai penyampaian nama-nama calon dari unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat.

“Berdasarkan hasil uji kelayakan serta mempertimbangkan masukan masyarakat, Komisi IX DPR RI memilih anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 berdasarkan musyawarah untuk mufakat,” ujar Putih Sari dalam laporannya di Rapat Paripurna, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube DPR RI pada Selasa, (10/2).

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang memimpin jalannya rapat paripurna, meminta persetujuan anggota dewan terhadap laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?,” tanya Saan.

“Setuju!,” jawab peserta sidang dengan serentak.

Proses Seleksi dan Daftar Lengkap Anggota Dewas BPJS Terpilih

Proses seleksi calon anggota Dewan Pengawas BPJS dilakukan melalui sejumlah tahapan. Dimulai dengan rapat internal Komisi IX DPR RI pada Selasa, (27/1), dilanjutkan dengan pembuatan makalah oleh para calon pada (2/2).

Uji kelayakan untuk calon Dewas BPJS Kesehatan dilaksanakan pada 3 Februari 2026, sementara uji kelayakan untuk calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pada 4 Februari 2026.

Keputusan akhir kemudian diambil dalam rapat internal Komisi IX.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, DPR RI diminta oleh Presiden untuk memilih lima anggota Dewan Pengawas dari masing-masing lembaga negara, yaitu dua orang dari unsur pekerja, dua orang dari unsur pemberi kerja, dan satu orang dari unsur tokoh masyarakat.

Nama-nama yang telah disetujui akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Presiden.

Berikut adalah daftar anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026–2031 yang telah disetujui DPR RI:

• Afif Johan (unsur pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (unsur pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (unsur pemberi kerja)
• Sunarto (unsur pemberi kerja)
• Lula Kamal (unsur tokoh masyarakat)

Sementara itu, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 yang terpilih adalah:

• Dedi Hardianto (unsur pekerja)
• Ujang Romli (unsur pekerja)
• Abdurrakhman Lahabato (unsur pemberi kerja)
• Sumarjono Saragih (unsur pemberi kerja)
• Alif Noeriyanto Rahman (unsur tokoh masyarakat)

Putih Sari dalam akhir pidatonya juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung proses seleksi ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang proaktif berpartisipasi menyampaikan aspirasi, pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI, serta seluruh fraksi di DPR RI yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh semangat mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat,” ungkapnya.

(AKM/NID/RAD)