LHKPN Immanuel Ebenezer Terungkap! Kekayaan Melonjak Rp12,7 M dalam 3 Tahun

MPN Indonesia 25 Agustus 2025 - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mencatat lonjakan kekayaan sebesar Rp12.780.000.000 dalam kurun waktu tiga tahun.

Kenaikan signifikan ini terjadi di tengah statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2024, total harta Noel tercatat sebesar Rp17.620.260.877.

Pada tahun 2021, Immanuel melaporkan kekayaan sebesar Rp4.840.260.877 saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra.

Sementara di tahun sebelumnya, pada 2020, saat menjadi Komisaris Independen di perusahaan yang sama, kekayaannya tercatat sebesar Rp2.960.334.005.

Rincian Harta Berdasarkan LHKPN 2024

Menurut data LHKPN per 31 Desember 2024, total kekayaan tokoh dan figur publik yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Nusantara dan Ketua Prabowo Mania 08 itu terdiri dari beberapa kategori berikut:

1. Tanah dan Bangunan – Total Nilai: Rp12.145.000.000

• Tanah dan bangunan seluas 82 m²/83 m² di Depok senilai Rp700.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 160 m²/160 m² di Depok senilai Rp1.500.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 137 m²/274 m² di Depok senilai Rp1.700.000.000
• Tanah Seluas 3090 m2 di Bogor senilai Rp1.545.000.000
• Tanah dan bangunan seluas 2.260 m²/500 m² di Depok senilai Rp6.700.000.000

2. Kendaraan – Total Nilai: Rp3.336.000.000

• Mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2020 senilai Rp500.000.000
• Mobil KIA Picanto tahun 2015 senilai Rp90.000.000
• Motor Yamaha NMAX tahun 2015 senilai Rp16.000.000
• Mobil Toyota Fortuner tahun 2022 senilai Rp430.000.000
• Mobil Toyota Land Cruiser 300 VX tahun 2023 senilai Rp2.300.000.000

3. Harta Lainnya – Total Nilai: Rp2.139.260.877

• Harta bergerak lainnya: Rp109.500.000
• Kas dan setara kas: Rp2.029.760.877

Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

KPK menjerat Noel setelah ia diduga mengetahui praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sejak 2019. Meskipun tahu, Noel dilaporkan membiarkan praktik tersebut bahkan meminta bagian.

“Peran IEG itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Jadi, artinya, proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG,” ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8).

Selaras dengan hal tersebut, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengkritisi kewenangan yang dimiliki Noel untuk jadi pengawas terhadap tindak korupsi di lingkungan Kemnaker.

“Seharusnya setelah dia tahu bahwa ada proses yang tidak benar di dalam pengurusan sertifikasi K3 ini, dengan kewenangan yang dimilikinya, dia harusnya segera melakukan upaya untuk memberhentikan atau menghentikan proses-proses pemerasan ini,” ujarnya.

Asep juga menegaskan bahwa praktik pemerasan masih berlangsung hingga tahun 2025, termasuk saat KPK melakukan operasi tangkap tangan.

“Sampai dengan 2025, masih berjalan praktik pemerasan ini, bahkan pada saat kami melakukan tangkap tangan itu kan sedang berjalan. Artinya, bahwa ya IEG itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Ketua KPK, mengetahui, membiarkan, bahkan meminta dan menerima sesuatu,” tambahnya.

(AKM/NID/RAD)