Menhub Copot Dirjen Hubla Masyhud, Ollan Panjaitan Ditunjuk jadi Plt

MPN Indonesia 19 September 2026 - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mencopot Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Muhammad Masyhud pada Jumat (18/9) sebagai bagian dari evaluasi dan penyegaran organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Posisi tersebut sementara diisi oleh Lollan Andy Sutomo Panjaitan sebagai pelaksana tugas (Plt) untuk memastikan pelaksanaan tugas tetap berjalan.

“Itu adalah bagian dari evaluasi dan penyegaran manajerial untuk memperkuat organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya di bidang keselamatan dan pengawasan pelayaran,” ujar Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Farida, dikutip MPN Indonesia dari Kompas.com, Sabtu (19/9).

Menurutnya, mutasi dan pergantian pejabat dilakukan untuk memperkuat organisasi.

Keputusan tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan penguatan kepemimpinan serta sistem pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Selain itu, pergantian pimpinan dilakukan untuk menyelaraskan fokus seluruh jajaran dalam meningkatkan keselamatan pelayaran serta pengawasan di sektor transportasi laut.

Lollan Panjaitan jadi Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas, jabatan pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut kini diemban oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andy Sutomo Panjaitan.

Sementara itu, pada BPSDMP, jabatan pelaksana tugas diisi oleh Samsuddin. Sebelumnya, Samsuddin menjabat sebagai Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

“Masih Plt ya, Pak Roland Sesditjen Hubla jadi Plt Dirjen, kemudian yang di BPSDMP, Plt-nya Pak Samsuddin,” tegas Farida.

Farida juga menjelaskan penunjukan pelaksana tugas tidak memerlukan prosesi pelantikan sebagaimana pejabat definitif.

Penetapan dilakukan melalui surat keputusan (SK) yang telah diterbitkan.

“Kalau Plt enggak ada pelantikan kan mbak. Kalau definitif itu baru ada dilantik, tapi kalau Plt enggak ada, hanya SK saja,” ujarnya.

Pergantian Bukan karena Insiden Kapal

Kementerian Perhubungan menegaskan pergantian pimpinan tersebut tidak dilakukan secara khusus akibat insiden kapal yang terjadi belakangan ini.

Farida menyebut proses pergantian merupakan bagian dari penataan organisasi yang juga berlangsung di unit lain.

“Bukan, karena ini kan tidak hanya di laut ya, jadi ada yang di BPSDMP juga. Kan kita kalau pergantian pimpinan itu biasa,” ujar Farida.

Ia menambahkan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan penguatan kepemimpinan dan sistem pengawasan.

“Keputusan ini juga diambil dengan pertimbangan kebutuhan untuk menghadirkan penguatan kepemimpinan, berbasis kepengawasan, serta memastikan seluruh jajaran memiliki fokus dan kecepatan yang sama dalam meningkatkan keselamatan pelayaran,” ujar Farida.

Farida menambahkan langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan yang menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan transportasi nasional.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan bersama para pemangku kepentingan akan terus melakukan pembenahan pada regulasi, administrasi, serta pengawasan operasional di lapangan.

Menurut Farida, pergantian pimpinan tidak dipandang sebagai ukuran keberhasilan maupun kegagalan seseorang.

(AKM/NID/RAD)