Menlu Adukan Israel ke Dewan Keamanan PBB soal Kekerasan terhadap Aktivis GSF

MPN Indonesia 26 Mei 2026 - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengadukan dugaan kekerasan yang dilakukan militer Israel terhadap WNI relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Pernyataan itu disampaikan Sugiono saat menyambut kedatangan sembilan WNI yang telah dibebaskan dari penahanan Israel di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5).

“Kementerian Luar Negeri juga telah menyampaikan kecaman ini di DK PBB pada 21 Mei lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Sugiono.

Sugiono: Israel Langgar Hukum Internasional

Sugiono menyatakan tindakan militer Israel terhadap relawan kemanusiaan adalah bentuk pelanggaran hukum internasional.

“Tindakan militer Israel terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional,” ujar Sugiono.

“Segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan,” sambungnya.

Sugiono pun mengecam tindakan Israel. Menurutnya, apa yang dilakukan Israel kepada para relawan kemanusiaan merupakan tindakan yang merendahkan martabat warga sipil.

“Tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional,” tegasnya.

Misi Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla (GSF) merupakan misi kemanusiaan internasional yang bertujuan mengirimkan bantuan ke Gaza melalui jalur laut.

Misi tersebut melibatkan aktivis kemanusiaan, tenaga medis, jurnalis, serta relawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pada Senin (18/5), sejumlah kapal yang tergabung dalam GSF dilaporkan diintersep militer Israel saat bergerak menuju wilayah perairan di sekitar Gaza.

Insiden tersebut menyebabkan puluhan relawan ditahan, termasuk sembilan WNI yang berada di beberapa kapal berbeda.

Penahanan ini memicu perhatian internasional karena para relawan merupakan warga sipil nonmiliter yang menjalankan misi kemanusiaan.

Setelah sebagian relawan dibebaskan, muncul kesaksian mengenai dugaan kekerasan selama masa penahanan.

(AKM/NID/RAD)