Pejabat Diminta Naik Angkutan Umum, Bahlil: Nanti Saya Ajarin Naik Angkot, Itu Ilmu Saya

MPN Indonesia 3 Februari 2025 - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan agar pejabat negara lebih sering menggunakan transportasi umum.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak perlu diajari naik angkutan umum, mengingat pengalamannya sebagai sopir dan kondektur angkot selama bertahun-tahun.

“Kalau Menteri saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum,” ujar Bahlil dalam acara outbound DPP Partai Golkar di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).

Pernah jadi Sopir dan Kondektur Angkot

Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki pengalaman langsung dalam dunia transportasi umum.

Ia pernah bekerja sebagai kondektur angkot selama tiga tahun dan menjadi sopir angkot selama dua tahun saat masih bersekolah di tingkat SMA.

“Karena saya kondektur angkot tiga tahun di terminal. Jadi sopir angkot dua tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot,” kata Bahlil.

Dengan pengalaman tersebut, Bahlil berkelakar bahwa dirinya siap mengajari pejabat lain dalam menggunakan transportasi umum.

“Jadi nanti gue (saya) jelasin bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya,” tegasnya.

Tidak Masalah jika Pejabat Wajib Naik Transportasi Umum

Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan apabila pejabat negara diwajibkan untuk naik transportasi umum.

Namun, ia menilai hal tersebut tidak perlu diumumkan secara berlebihan.

“Enggak ada masalah. Tapi enggak perlu untuk diumumin begitu lah. Nanti kalau memang butuh upgrading, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti saja saya saja yang jadi (mengajarinya),” ungkapnya.

Usulan Pembatasan Patwal bagi Pejabat

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengusulkan pembatasan pengawalan dan patroli (patwal) bagi pejabat negara.

Ia menilai bahwa fasilitas tersebut seharusnya hanya diberikan kepada presiden dan wakil presiden.

Menurut Djoko, penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara dapat membantu mereka memahami kondisi kemacetan dan tantangan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” ujar Djoko pada Senin (27/1).

Selain itu, Djoko juga mengungkapkan bahwa pelayanan angkutan umum di Jakarta telah setara dengan kota-kota di dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata.

“Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” tegas Djoko.

Ia juga menekankan bahwa layanan patwal sebaiknya dialihkan untuk kepentingan transportasi umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.

Dengan tanggapan Bahlil Lahadalia mengenai usulan ini, perdebatan mengenai peran pejabat dalam menggunakan transportasi umum semakin menarik perhatian publik.