Prabowo Beberkan Alasan Rupiah Melemah

MPN Indonesia 24 Juni 2026 - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan penyebab melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama yang digelar di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Dalam pernyataannya, Prabowo menilai tekanan terhadap nilai tukar mata uang rupiah terjadi akibat ketidakseimbangan antara arus masuk dan keluar kekayaan negara.

“Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar,” kata Prabowo.

“Kalau darah kita tiap hari keluar, di ujungnya badan kita collapse mati. Begitu kayanya republik kita tiap tahun kekayaan kita diambil keluar kita masih berdiri,” sambungnya.

Uang yang Keluar Tembus Ratusan Miliar Dolar AS

Prabowo menjelaskan, menurut data yang diolah Dewan Ekonomi Nasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia mencatat keuntungan perdagangan selama 17 tahun dari total 22 tahun terakhir.

Sayangnya, sebagian besar kekayaan tersebut tidak bertahan di dalam negeri dan justru mengalir ke luar negeri secara tidak sah.

Menurutnya, total keuntungan perdagangan Indonesia selama 22 tahun mencapai 436 miliar dolar AS.

Namun, dalam periode yang sama, tercatat aliran keluar kekayaan sebesar 343 miliar dolar AS.

Prabowo menyebut kondisi ini sebagai net outflow of national wealth, yaitu aliran keluar kekayaan nasional secara signifikan.

“Angka-angka PBB mendukung premis saya sekian belas tahun yang lalu. Dari PBB, Comtrade ya, United Nations Comtrade, yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional kita,” ujarnya.

Prabowo Sebut Ada Praktik Under Invoicing

Prabowo menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya aliran keluar kekayaan adalah praktik under invoicing atau pelaporan palsu nilai ekspor.

Praktik ini dilakukan dengan melaporkan jumlah atau nilai barang lebih rendah dari kondisi riil, sehingga sebagian keuntungan tidak tercatat di dalam negeri.

“Yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong katanya dia jual 1.000 ton dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa, artinya negara rugi,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)