Prabowo Bentuk Satgas Konversi Motor Listrik dan PLTS, Bahlil jadi Ketua

MPN Indonesia 6 Maret 2026 - Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi sebagai langkah mendorong penggunaan energi terbarukan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3).

“Kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” kata Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan kepada media.

Satgas ini bertugas mempercepat pelaksanaan program energi bersih seperti pembangunan 100 gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta konversi motor listrik.

Prabowo menargetkan langkah-langkah tersebut dapat terealisasi dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.

“Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” ujar Bahlil.

Efisiensi Energi Nasional

Menurut Bahlil, salah satu fokus utama adalah mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi tenaga surya (PLTS).

Hal ini diharapkan dapat menghasilkan efisiensi pada subsidi energi nasional.

“Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD, diesel, ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” tegasnya.

Langkah ini dinilai sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi serta menurunkan ketergantungan terhadap energi fosil.

Target Konversi 120 Juta Sepeda Motor

Pemerintah menargetkan konversi bertahap 120 juta unit sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

Menurut Bahlil, saat ini program konversi motor telah berjalan beberapa tahun dengan capaian sekitar 200 ribu motor per tahun.

Ke depan, jumlah ini diharapkan meningkat seiring penurunan biaya konversi.

“Sekarang kan sudah mulai ada teknologi yang lebih murah, jadi mungkin sekitar 5-6 juta (rupiah), jadi semakin ke sini semakin murah,” kata Bahlil.

Untuk mendorong percepatan ini, pemerintah sedang menyiapkan skema dukungan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses program konversi motor listrik.

“Pemerintah bisa hadir bersama-sama dalam mengurangi beban mereka dalam konversi,” tambahnya.

(AKM/NID/RAD)