Prabowo dan Mentan Bertemu, Bahas Pelanggaran Mutu Beras hingga Program Ketahanan Pangan

MPN Indonesia 31 Juli 2025 - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/7).

Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memaparkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras premium dan medium yang beredar di pasaran. Dari jumlah itu, 212 merek ditemukan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah.

Amran menjelaskan bahwa kandungan patahan (broken) pada sebagian besar merek beras tersebut melebihi batas yang diperbolehkan. Pemerintah menilai kondisi ini sebagai pelanggaran serius dalam konteks hukum dan kriminal terhadap kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.

“Broken-nya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar,” ujarnya kepada awak media usai rapat.

Pemerintah Bakal Ditindak Tegas Pelanggaran Standar Mutu Beras

Merespons temuan tersebut, Prabowo memberikan arahan agar proses hukum terhadap kasus kriminal ini segera dijalankan. Amran menyatakan bahwa data hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.

“Arahan Bapak Presiden, tindak lanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” ucap Mentan.

Dalam rapat yang sama, Amran menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pelanggaran standar mutu beras tersebut.

“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Amran.

Komitmen Pemerintah Jaga Ketahanan Pangan

Selain membahas soal pelanggaran mutu beras, rapat juga membicarakan proyek cetak sawah dan kondisi ketahanan pangan nasional.

Mentan Amran melaporkan bahwa program cetak sawah berjalan lancar di beberapa wilayah seperti, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan.

Program ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Terkait ketersediaan pangan, pemerintah terus melakukan operasi pasar secara masif guna menjaga stabilitas harga dan menjamin keterjangkauan bagi masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan 1,3 juta ton beras subsidi (SPHP), 360 ribu ton beras untuk bantuan sosial, serta total cadangan beras nasional mencapai 4,2 juta ton.

“Operasi pasar kita sudah lakukan besar-besaran. Kita siapkan SPHP, itu beras yang disubsidi itu 1,3 juta ton, dan bansos 360 ribu ton, totalnya 1,5 juta ton,” jelas Amran.

(AKM/NID/RAD)