Prabowo Subianto Panggil Kepala BGN, Bahas Percepatan Program MBG

MPN Indonesia 13 Agustus 2025 - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi negara ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam (12/8), untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk percepatan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani.

Jangkauan Program MBG

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat dan ditargetkan hampir 20 juta.

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujar Dadan dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8).

Pelayanan dilakukan oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

SPPG ini beroperasi melalui kemitraan dengan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), serta pelaku usaha lokal. Ribuan SPPG lain masih dalam tahap persiapan peluncuran.

Pendanaan dan Peran Mitra

Dadan menjelaskan, satu unit SPPG memerlukan dana operasional sekitar Rp1,5 hingga Rp2 miliar.

Hingga kini, total dana yang beredar di masyarakat dari program ini mencapai hampir Rp28 triliun, seluruhnya berasal dari kontribusi mitra, bukan dari APBN.

“Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi, uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelas Dadan. 

Dana APBN sebesar Rp8,2 triliun difokuskan untuk intervensi gizi.

Dampak pada Sektor Usaha

Program Makan Bergizi Gratis mendorong transformasi sektor usaha makanan. Sejumlah restoran, kafe, dan hotel mengubah fungsi dapur menjadi dapur pelayanan gizi.

Misalnya, restoran yang sebelumnya hanya melayani 500 pengunjung per hari kini mampu menyiapkan 3.500 porsi makanan untuk sekolah, rumah ibu hamil, rumah ibu menyusui, dan rumah anak balita.

“Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” pungkas Dadan di hadapan awak media. 

Distribusi dilakukan langsung tanpa mengharuskan penerima datang ke lokasi.

Verifikasi dan Peningkatan SOP

BGN sedang memverifikasi 17 ribu calon SPPG di berbagai daerah dengan kecepatan 200–300 satuan per hari.

Standar operasional prosedur (SOP) juga diperketat, meliputi:

• Pemilihan bahan baku lebih baik
• Pemangkasan waktu memasak dan penyiapan
• Pengurangan waktu pengiriman
• Batas waktu simpan makanan di sekolah maksimal 4 jam

Langkah ini untuk memastikan makanan tetap layak konsumsi dan memenuhi standar gizi bagi penerima manfaat.

(AKM/NID/RAD)