Prabowo Tekankan Komitmen Pasal 33 UUD 1945: Ini adalah Cetak Biru Ekonomi RI

MPN Indonesia 21 Mei 2026 - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).

Ia meyakini, penerapan pasal tersebut secara konsisten dapat mewujudkan Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera melalui pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan rakyat.

Prabowo menekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan cetak biru ekonomi nasional yang disusun para pendiri bangsa, dengan asas kekeluargaan sebagai dasar utama.

Ia menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak boleh mengarah pada kapitalisme neoliberal maupun praktik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Ayat pertama dari Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” ujar Prabowo, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube DPR RI pada Kamis (21/5).

“Tidak ada kata-kata asas-asas lain. Asas kapitalisme neoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila,” tegasnya.

Prabowo: Ini adalah Cetak Biru Ekonomi Kita

Prabowo menilai berbagai persoalan ekonomi nasional terjadi akibat penyimpangan dari amanat Pasal 33 UUD 1945.

Ia mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah memberikan arah yang jelas sehingga seluruh elemen negara berkewajiban menjalankannya secara konsisten.

“Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita,” kata Prabowo.

Ia lantas mengajak seluruh lembaga negara untuk berani menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan ekonomi nasional, termasuk memperbaiki hambatan dan kekurangan yang ada.

Soroti Penyimpangan Ekonomi di RI

Prabowo juga menyoroti berbagai praktik penyimpangan ekonomi seperti under invoicing, manipulasi ekspor, tambang ilegal, hingga pembalakan liar yang dinilai merugikan negara.

Ia mempertanyakan lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan lindung.

“Bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum,” ujarnya.

Ia menyebut potensi kebocoran ekonomi nasional mencapai sekitar 150 miliar dolar AS per tahun, sehingga diperlukan keberanian bersama untuk memperbaiki tata kelola ekonomi dan penegakan hukum.

Tekankan Kesejahteraan dan Keadilan bagi Rakyat

Prabowo menegaskan bahwa rakyat Indonesia menginginkan kehidupan yang layak, termasuk akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan.

“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita,” kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, menurut pendapat pemerintah dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita,” tuturnya.

Prabowo pun menyampaikan harapannya agar Indonesia menjadi negara yang damai, adil, dan sejahtera, dengan hukum yang berlaku setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang bulu.

(AKM/NID/RAD)