Presiden Prabowo Resmikan APKASI Expo 2025 di ICE BSD

MPN Indonesia 28 Agustus 2025 - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (28/8).

Prabowo tiba sekitar pukul 10.10 WIB dengan mengenakan pakaian safari cokelat dan peci hitam.

Setibanya, ia menyalami para undangan sebelum membuka secara resmi APKASI Otonomi Expo 2025 yang berlangsung pada 28–30 Agustus.

Pameran ini menjadi ajang promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka acara serupa.

Aksi Buruh Berlangsung di Depan DPR RI

Pada saat bersamaan, ribuan buruh dari berbagai konfederasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Awalnya, aksi direncanakan juga di depan Istana Merdeka, namun dibatalkan karena keterbatasan waktu.

Ketua Departemen Media dan Komunikasi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB), Kahar Cahyono, menjelaskan alasan pemusatan aksi hanya di DPR.

“Mobilisasi ribuan orang dari DPR ke Istana dalam pertimbangan kami butuh waktu yang lumayan lama,” ujar Kahar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/8).

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, juga menegaskan hal serupa.

“Aksi di DPR saja karena keterbatasan waktu. Buruh harus masuk shift dua,” katanya.

Jumlah Massa dan Elemen yang Terlibat

Menurut Said Iqbal, aksi ini diikuti sekitar 3.000 buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Ia menekankan aksi harus berlangsung tertib.

“Saya menyerukan dalam aksi 28 Agustus harus damai, tertib, tidak ada kericuhan, tidak ada kekerasan,” jelas Said dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8).

Tuntutan Buruh dan Kelompok Lain

Koalisi buruh membawa enam tuntutan utama, di antaranya penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, penghentian PHK, reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan revisi RUU Pemilu.

Selain buruh, kelompok Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim 2025 dengan sekitar 200 orang juga berunjuk rasa menuntut keadilan iklim dan pengesahan RUU Keadilan Iklim.

Dari unsur mahasiswa dan pemuda, terdapat 420 orang yang berasal dari berbagai organisasi, seperti BEM Universitas Indraprasta PGRI, SEMMI, HMI, BEM FISIP UMJ, dan Forum Nasional Anti Korupsi (FANATIK).

Mereka menuntut pembubaran DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan komersialisasi pendidikan, hingga pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco terkait dugaan bisnis judi online.

(AKM/NID/RAD)