Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat, Menkeu Purbaya: Itu Suara Sebagian Kecil Rakyat

MPN Indonesia 9 September 2025 - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang muncul dalam sejumlah demonstrasi di berbagai daerah sejak akhir Agustus lalu.

Menurutnya, aspirasi tersebut bukan representasi keseluruhan masyarakat, melainkan hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa hidupnya belum tercukupi.

“Itu suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9).

Janji Kejar Pertumbuhan Ekonomi

Purbaya, yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun ia menyebut target pertumbuhan 8 persen sebagaimana dicanangkan Prabowo tidak bisa dicapai secara instan.

“Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8%? Kalau saya bilang bisa, kan saya nipu, tapi kita bergerak ke arah sana,” kata Purbaya.

Ia optimistis, jika ekonomi tumbuh 6–7 persen, demonstrasi masyarakat akan berkurang dengan sendirinya.

“Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tambahnya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat

Sebagaimana diketahui, Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat lahir dari protes terhadap kenaikan tunjangan DPR RI serta respons anggota dewan terhadap kritik publik.

Aksi ini semakin meluas di sejumlah daerah sejak akhir Agustus 2025 dengan mengusung tema “Transparansi, Reformasi, Empati”.

Gerakan ini diinisiasi oleh para influencer dan pegiat media sosial yang tergabung dalam konsorsium Bijak Memantau, sebuah platform digital yang fokus mengawasi kinerja pejabat publik.

Gerakan ini memuat 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, dengan sejumlah poin utama terkait ekonomi dan ketenagakerjaan.

(AKM/NID/RAD)