Isi Tuntutan Demo Pati Hari Ini, Warga Desak Lengserkan Jabatan Bupati Sudewo

Jawa Tengah, MPN Indonesia 13 Agustus 2025 - Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar demonstrasi besar pada Rabu (13/8) di Alun-alun Pati dan sekitarnya sebagai respons atas kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai kontroversial oleh masyarakat.

Demonstrasi yang diorganisir oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini dimulai sejak pagi di depan Kantor Bupati Pati, dengan logistik dan peserta yang terus berdatangan sejak dini hari.

Untuk menjaga keamanan, sekitar 2.684 personel gabungan dari 14 polres, TNI, dan instansi terkait dikerahkan di sejumlah titik.

Isi Tuntutan Massa Aksi

Sebanyak 25.000 orang dilaporkan telah mengonfirmasi keikutsertaan dalam aksi damai yang muncul sebagai respons terhadap beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang memicu penolakan luas.

Awalnya, demo direncanakan untuk menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Namun, setelah kebijakan tersebut dibatalkan oleh Bupati Sudewo pada Sabtu (9/8), tuntutan aksi pun berubah.

Dalam aksi yang digelar, peserta aksi yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat menyuarakan beberapa tuntutan. Berikut adalah lima tuntutan utama yang disuarakan massa dalam aksi:

• Menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya
• Menolak kebijakan lima hari sekolah
• Menolak rencana renovasi Alun-alun Pati senilai Rp2 miliar
• Menolak pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati
• Menolak proyek pengadaan videotron senilai Rp1,39 miliar.

Kebijakan PBB-P2 Picu Protes dari Rakyat

Sebelumnya, kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen diumumkan oleh Bupati Sudewo pada 18 Mei 2025, setelah rapat bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati).

Kenaikan ini disebabkan oleh pembaruan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak mengalami perubahan selama 14 tahun.

Sudewo menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan daerah demi mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, kebijakan ini memicu penolakan dari masyarakat luas.

Menanggapi protes tersebut, Sudewo kemudian mengklarifikasi bahwa tidak semua tarif mengalami kenaikan 250 persen, dan sebagian hanya naik di bawah 100 persen. Akhirnya, pada Sabtu (9/8), ia membatalkan kenaikan tersebut melalui surat edaran resmi.

Respons Sudewo Sulut Kemarahan

Sebelum pembatalan PBB-P2, Bupati Sudewo sempat menyampaikan pernyataan yang memicu kemarahan warga.

Ia menanggapi rencana demo dengan menyatakan tidak gentar, bahkan menantang warga untuk turun ke jalan. Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah video pendek yang beredar di media sosial.

“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo kala itu.

Namun, pernyataan itu kemudian dikoreksi, dan pada Kamis (7/8) ia meminta maaf secara terbuka. Dalam klarifikasinya, ia menyebut terjadi miskomunikasi dan tidak bermaksud menantang masyarakat.

Kontroversi Kebijakan Lima Hari Sekolah

Selain itu, Sudewo juga mengeluarkan kebijakan perubahan hari sekolah dari enam hari menjadi lima hari per minggu, yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026.

Kebijakan ini menuai kritik dari kelompok santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) karena dianggap akan membuat jam belajar jadi lebih panjang dalam rencana lima hari sekolah.

Koordinator Umum Aspirasi, Sahal Mahfudh, mengatakan bahwa rencana tersebut membuat siswa kelelahan sehingga sulit mengikuti kegiatan pendidikan agama seperti TPQ dan Madin.

Setelah mendapat penolakan luas, kebijakan lima hari sekolah akhirnya dibatalkan.

Pembubaran Posko Donasi untuk Aksi

Sejak Kamis (1/8), masyarakat telah mengumpulkan logistik untuk mendukung aksi unjuk rasa, termasuk air mineral, makanan, uang tunai, serta hasil pertanian seperti pisang dan semangka. Donasi memenuhi trotoar dan bahu jalan di sekitar Kantor Bupati dan DPRD Pati.

Namun, aktivitas ini sempat terganggu saat Satpol PP Pati menyita ratusan karton air mineral, yang kemudian dikembalikan setelah protes warga.

Sudewo menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Ia menyatakan bahwa tindakan itu bertujuan menghindari gangguan terhadap kirab tahunan Hari Jadi Kabupaten Pati dan perayaan 17 Agustus.

Proyek Infrastruktur yang Makan Anggaran Besar

Massa aksi juga menolak rencana renovasi Alun-alun Pati yang menelan anggaran Rp2 miliar, serta pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang dianggap memiliki nilai sejarah.

Tak hanya itu, proyek videotron dengan biaya Rp1,39 miliar juga menjadi sorotan.

Ketiga proyek tersebut menjadi bagian dari lima tuntutan utama dalam aksi demo yang berlangsung hari ini. Masyarakat menilai proyek-proyek tersebut tidak penting sehingga menuntut transparansi serta partisipasi publik dalam perencanaannya.

(AKM/NID/RAD)