Tolak Polri di Bawah Kementerian, Listyo Sigit: Saya Lebih Baik jadi Petani atau Dicopot

MPN Indonesia 26 Januari 2026 - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian khusus.

Pernyataan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1).

Listyo menyatakan bahwa institusi Polri harus tetap berada di bawah Presiden karena posisi tersebut dianggap paling ideal.

“Mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” kata Listyo, dilihat MPN Indonesia dari YouTube TVR Parlemen.

“Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Listyo: Saya Lebih Baik jadi Petani

Listyo mengatakan dirinya sempat ditawari menjadi Menteri Kepolisian. Namun ia dengan tegas menolak.

Listyo bahkan mengaku lebih memilih menjadi petani dibanding harus melihat Polri berada di bawah kementerian dan ia menjadi menterinya.

“Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’,” cerita Listyo.

“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Listyo mengatakan, jika Polri nantinya ditempatkan di bawah kementerian, maka ia memilih mundur dari jabatannya.

“Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih kapolri saja yang dicopot,” tegasnya.

Berpotensi Ciptakan “Matahari Kembar”

Listyo menyampaikan bahwa keberadaan Polri langsung di bawah Presiden memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dan efektif.

Menurutnya, usulan pembentukan kementerian kepolisian atau penempatan Polri di bawah lembaga negara lain akan melemahkan kinerja institusi.

“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian… Ini menimbulkan potensi ‘matahari kembar’ menurut saya,” jelas Listyo.

Listyo juga mengingatkan bahwa Polri di bawah presiden adalah amanat reformasi.

“Reformasi mengamanatkan bahwa posisi Polri berada di bawah Presiden. Ini penting agar institusi ini tidak kehilangan independensinya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan keamanan,” katanya.

View this post on Instagram

A post shared by MPN (@mpnindonesia)

(AKM/NID/RAD)