Aturan Baru, IMEI iPhone 16 yang Masuk Tanpa Izin Akan Diblokir di Indonesia

MPN Indonesia - Pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan baru yang memungkinkan pemblokiran IMEI pada iPhone 16 yang masuk tanpa izin resmi.

Aturan ini merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan peraturan terkait impor perangkat elektronik, khususnya yang dilakukan melalui jasa titip (jastip) atau e-commerce asing.

Dengan kebijakan ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap dapat mencegah perangkat iPhone 16 yang tidak resmi dari akses jaringan telekomunikasi Indonesia.

Alasan di Balik Pemblokiran iPhone 16

Langkah pemblokiran ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sejak diluncurkan di Amerika Serikat.

Berdasarkan data terbaru, sekitar 9.000 unit iPhone 16 telah beredar di Indonesia meskipun belum memenuhi izin resmi.

Produk terbaru dari Apple ini memang menarik perhatian pasar gadget lokal, namun Kemenperin menegaskan hanya perangkat yang diimpor sah yang diizinkan beredar.

Menurut Kemenperin, aturan ini juga ditujukan untuk menertibkan pasar elektronik, mengingat iPhone 16 yang masuk tanpa izin melalui jastip atau platform e-commerce asing melanggar Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa pembelian iPhone 16 untuk penggunaan pribadi tetap diperbolehkan, namun distribusi atau penjualan kembali perangkat tanpa izin dianggap ilegal.

Dampak Pemblokiran IMEI bagi Pengguna iPhone 16

Dengan kebijakan ini, IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada iPhone 16 yang dibeli tanpa izin akan diblokir oleh pemerintah.

IMEI, sebagai identitas unik perangkat, memungkinkan akses ke jaringan seluler.

Jika IMEI diblokir, perangkat iPhone 16 tidak bisa terhubung ke layanan telekomunikasi di Indonesia—pengguna tidak akan dapat melakukan panggilan, mengirim pesan, atau menggunakan data seluler.

Kebijakan ini menjadi peringatan bagi konsumen yang ingin membeli iPhone 16 dari luar negeri.

Meskipun banyak konsumen tergiur dengan harga yang lebih murah melalui jastip, aturan baru ini membuat perangkat yang tidak resmi hanya akan berfungsi sebagai gadget tanpa akses jaringan di Indonesia.

Upaya Kemenperin Memastikan Produk Apple Resmi di Indonesia

Kemenperin telah lama berupaya untuk memastikan bahwa produk Apple, termasuk iPhone, tersedia secara resmi di Indonesia.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi Apple untuk memenuhi syarat perizinan agar produk mereka dapat dipasarkan secara legal.

Sejak 2023 hingga 2024, lebih dari 3,8 juta unit produk Apple telah diimpor secara resmi ke Indonesia.

Untuk dapat dijual, produk-produk ini harus melalui proses persetujuan dan memenuhi syarat izin yang berlaku.

Febri juga menekankan bahwa peraturan ini berlaku bagi semua perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia, bukan hanya Apple.

Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban pasar perangkat elektronik agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kemenperin juga tetap terbuka bagi Apple untuk membawa produk mereka ke pasar Indonesia asalkan melalui jalur distribusi yang sah.

Regulasi IMEI di Indonesia

Pemblokiran IMEI ini tidak hanya berlaku untuk iPhone tetapi juga bagi berbagai perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi aturan.

IMEI berfungsi sebagai sistem identifikasi perangkat dan menjadi alat bagi pemerintah dalam mengendalikan distribusi perangkat seluler di pasar Indonesia.

Regulasi ini memastikan bahwa setiap perangkat yang terhubung ke jaringan telekomunikasi nasional memiliki izin resmi, sehingga dapat membantu mencegah peredaran perangkat ilegal yang berpotensi mengganggu perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia.

Peringatan bagi Konsumen dan Pelaku Pasar Gadget

Dengan adanya kebijakan baru ini, Kemenperin mengimbau konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli gadget dari luar negeri, khususnya iPhone 16.

Konsumen disarankan untuk memilih perangkat yang sudah masuk melalui jalur resmi guna menghindari risiko pemblokiran IMEI.

Selain itu, Kemenperin juga memperingatkan pelaku pasar gadget, termasuk jasa titip dan platform e-commerce, untuk tidak menawarkan iPhone 16 tanpa izin.

Mereka yang terlibat dalam penjualan perangkat ilegal dapat menghadapi tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.