Demi Berhemat imbas Konflik Timteng, Malaysia Tiadakan Open House Idulfitri

MPN Indonesia 13 Maret 2026 - Pemerintah Malaysia memutuskan untuk meniadakan kegiatan open house Idulfitri 2026 di kementerian, lembaga pemerintah, dan semua perusahaan terkait pemerintah.

Kebijakan ini diumumkan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebagai bentuk penghematan belanja negara menyusul dampak ekonomi dari konflik internasional di Timur Tengah.

“Saya telah memutuskan bersama Kabinet bahwa semua badan pemerintah, perusahaan negara, dan perusahaan terkait negara, tidak akan menyelenggarakan perayaan open house Idulfitri,” ujar Anwar dalam siaran langsung di laman Facebook resminya, Rabu (11/3), dikutip MPN Indonesia dari Malay Mail.

Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan dan pengetatan pengeluaran negara, meskipun saat ini pasokan kebutuhan pokok Malaysia seperti minyak dan gas masih stabil.

“Beberapa orang mungkin bertanya, jika situasinya terkendali dan pasokan kebutuhan pokok seperti minyak dan gas masih mencukupi, apa perlunya? Saya katakan ini adalah langkah yang logis dan bijaksana,” tambah Anwar.

Batasi Perjalanan ke Luar Negeri

Selain peniadaan open house, pemerintah Malaysia juga menginstruksikan pembatasan ketat terhadap perjalanan luar negeri bagi seluruh menteri, pejabat tinggi, dan departemen pemerintah.

Kunjungan hanya diizinkan untuk urusan yang telah dijadwalkan dan bersifat wajib.

“Para menteri dan seluruh administrasi, termasuk departemen pemerintah, akan dibatasi perjalanan ke luar negerinya, kecuali untuk pertemuan yang sudah dijadwalkan dan wajib dihadiri,” tegas Anwar, dikutip MPN Indonesia dari Free Malaysia Today.

Awasi Penyelewengan Subsidi Bahan Bakar

Sebagai langkah lanjut, Anwar menunjuk Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof memimpin komite khusus pengawasan penegakan hukum terkait penyelewengan subsidi bahan bakar, khususnya RON95 dan diesel.

Anwar menilai lonjakan harga minyak akibat ketegangan geopolitik meningkatkan risiko penyelundupan barang-barang bersubsidi.

“Menteri Keuangan II (Amir Hamzah Azizan) akan memimpin komite khusus yang terpisah untuk mempelajari dampak konflik terhadap perekonomian,” kata Anwar.

“Komite ini akan bertemu setiap hari dan akan mencakup Menteri Perekonomian (Akmal Nasir) dan kementerian terkait lainnya,” sambungnya.

(ADN/NID/RAD)