Dana Beasiswa LPDP bakal Ditinjau Ulang, Wamen Stella: Dananya Optimal atau Tidak

MPN Indonesia 2 November 2024 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) akan meninjau kembali efektivitas serta alokasi dana dalam program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie menyatakan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pengalokasian dana yang tepat, terutama bagi program magister, sehingga sesuai dengan prinsip optimalisasi.

Analisis ini akan dilakukan melalui cost-benefit analysis untuk menilai efisiensi penggunaan dana.

“Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak,” ujar Stella pada Jumat (1/11).

Ia menambahkan, hasil evaluasi ini nantinya akan dipublikasikan sebagai panduan untuk optimalisasi ke depan.

Kolaborasi Kemendiktisaintek dengan Kementerian Keuangan

Dalam pengelolaan dana beasiswa LPDP, kewenangan tetap berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Meski demikian, Kemendiktisaintek berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Kemenkeu demi mencapai optimalisasi dana beasiswa.

“Tujuannya jelas, agar kita bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan,” tegas Stella.

Meski tidak memiliki kontrol langsung atas kebijakan dana LPDP, Kemendiktisaintek tetap berupaya agar efektivitas penggunaan dana dapat memenuhi standar kualitas dan asas keadilan.

Sudah Beri Beasiswa ke 45 Ribu Mahasiswa sejak 2013

Beasiswa LPDP terus menjadi salah satu program beasiswa paling diminati di Indonesia.

Berdasarkan data dari Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto penerima beasiswa sejak 2013 hingga Mei 2024 tercatat mencapai 45.577 orang.

Pada 2023, total pendaftar LPDP mencapai 33.337 orang, sementara pada pendaftaran tahap pertama tahun 2024, sudah ada 20.210 orang yang mendaftar.

Hal ini menunjukkan daya tarik yang tinggi dari program LPDP di kalangan mahasiswa pascasarjana.

Ada Masalah di Penerima Beasiswa dalam Pelaksanaan Kewajiban

Pada 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I yang mencakup pengelolaan keuangan LPDP dan instansi terkait lainnya untuk periode 2021-2023.

BPK menyatakan bahwa pengelolaan keuangan LPDP secara umum sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Namun, masih ditemukan beberapa masalah dalam proses seleksi dan pelaksanaan kewajiban penerima beasiswa LPDP.

Masalah utama yang disoroti adalah ketidaksesuaian data peserta antara yang tercantum dalam surat keputusan (SK) dan rekapitulasi peserta lulus.

Selain itu, ditemukan juga ketidakkonsistenan dalam penilaian profil peserta serta ketidaksesuaian dengan standar kelulusan minimum.

BPK menyoroti adanya penerima beasiswa yang telah menerima dana untuk ujian tesis atau disertasi tetapi belum melaksanakan ujian atau bahkan belum menyelesaikan studinya.

Rekomendasi BPK untuk Perbaikan Program LPDP

Merespons masalah ini, BPK merekomendasikan agar LPDP memperketat proses seleksi calon penerima beasiswa serta memastikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana ujian yang tidak sesuai dengan bukti.

BPK juga mengimbau agar LPDP memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa yang tidak menyelesaikan studi sesuai tenggat waktu.

Dalam rekomendasinya, BPK menyebutkan bahwa LPDP harus “melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studinya sesuai ketentuan” untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan efektif.