Warga Jakarta bakal Dilarang Ambil Air Tanah untuk Cegah Land Subsidence

MPN Indonesia 5 November 2024 - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana melarang pengambilan air tanah di Jakarta sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan permukaan tanah yang semakin mengkhawatirkan di wilayah ibu kota.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa tingginya tingkat pengambilan air tanah di Jakarta menjadi penyebab utama penurunan permukaan tanah (land subsidence).

“Land subsidence yang terjadi di tengah kota ini disebabkan oleh pengambilan air tanah yang sangat berlebihan, sehingga berdampak pada penurunan drastis permukaan tanah,” ujar Dody.

Sebagai alternatif dari larangan ini, pemerintah berupaya menyediakan sumber air alternatif bagi warga Jakarta melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Dody menekankan bahwa pemerintah harus memastikan pasokan air bersih yang cukup bagi masyarakat sebelum kebijakan larangan ini dapat diberlakukan.

“Pemerintah harus memenuhi kebutuhan minimum masyarakat terhadap air bersih, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” kata Dody.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jadi Solusi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Permukiman, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa SPAM berperan penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada penggalian sumur air tanah.

Sumber air bersih ini akan dipasok melalui SPAM Jatiluhur di bagian timur Jakarta dan SPAM Karian di bagian barat.

“Itulah mengapa kami memastikan agar Jatiluhur, SPAM Jatiluhur bisa memberikan suplai itu kurang lebih 3.200 liter per detik dan kami juga berupaya agar (SPAM) Karian dari Banten bisa juga segera berproduksi ataupun operasional sehingga juga bisa menambah lagi suplai air bersih. Sehingga sekali lagi masyarakat bisa lebih mengurangi pengambilan air dalam tanah,” jelas AHY.

Buka Peluang Kerja Sama dengan Berbagai Pihak

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan penyediaan air bersih di Jakarta.

AHY menyebutkan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan dunia usaha, sangat diperlukan untuk keberhasilan kebijakan ini.

“Semua stakeholders harus terlibat ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir, tentu tadi saya utarakan mengajak kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Jakarta tapi juga dengan berbagai pihak lainnya, swasta, dunia usaha,” kata AHY.